REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah lembaga think-tank asal Inggris, Legatum Institute menyarankan beberapa hal agar tingkat investasi di Indonesia semakin tinggi. Direktur Kebijakan Legatum Institute, Stephen Brien menyampaikan keterbukaan informasi ekonomi sangat dibutuhkan oleh pasar.
"Mereka perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia, jadi perlu banyak pernyataan positif dari pemerintah," kata dia di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Jakarta, Selasa (15/10).
Pernyataan merupakan satu bentuk ketegasan dari pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh pasar. Kekuatan sebuah statement bisa membawa pada dinamika perekonomian. Contohnya adalah penyataan Presiden AS, Donald Trump yang sangat berpengaruh pada reaksi pasar.
Legatum Institute meluncurkan peringkat Indonesia di posisi ke-68 dalam keterbukaan ekonomi. Brien menyampaikan dalam laporan tersebut, tingkat ketertarikan investasi asing di Inonesia menurun.
Hal ini karena beberapa hal, seperti peraturan yang tidak jelas, biaya yang terlalu tinggi, adanya ketidakjelasan dalam sistem, sehingga pihak investor enggan. Brien menyampaikan Indonesia punya pekerjaan rumah untuk menciptakan ekosistem yang transparan.
Pihak asing juga perlu kepastian dari pemerintah terkait pengelolaan negara, termasuk pada sistem peradilan dan konstitusional. Penanganan hukum yang tegak dan adil akan menjamin keberlangsungan dari kepercayaan bisnis.
Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke Indonesia pada 2017 tercatat 21,5 miliar dolar AS, atau setara sebesar 1,1 persen dari total di dunia. Nilai ini berada di bawah Singapura sebesar 63,6 miliar dolar AS, India sebesar 40 miliar dolar AS dan Cina sebesar 168,2 miliar dolar AS.
Pada 2018, jumlahnya naik tipis. Sebesar 47,3 persennya sebesar 10,2 miliar dolar AS datang dari Singapura. Dari Jepang jumlahnya sekitar 22,2 persen atau sekitar 4,8 miliar dolar AS dan Cina sebesar 9,7 persen senilai 2,1 miliar dolar AS.
Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM, Indra Darmawan mengakui ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Menurutnya, BKPM berkomitmen dalam meningkatkan kenyamanan dan kemudahan untuk investasi serta usaha.
"Memang banyak juga yang harus diselesaikan, tapi utamanya kami berkomitmen membuat regulasi yang memudahkan," kata dia.
Indra mengatakan BKPM fokus pada peningkatan dua hal. Salah satunya adalah mempermudah perizinan melalui OSS. Ia mengakui masih banyak kekurangan, namun ini tergolong menunjukkan potensi sesungguhnya.
Izin usaha yang sudah diterbitkan bisa mencapai 1.000-1.200 per hari. Nomor Induk Perusahaan pun bisa mencapai 1.200-1.400 persen. "Artinya bisa tapi memang bukan tanpa masalah, perbaikan harus terus dilakukan," kata dia.
Untuk FDI sendiri, Indra mengatakan perbaikan regulasi dibahas multistakeholders. Saat ini, katanya masih digodog di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika