Selasa 15 Oct 2019 22:55 WIB

Puan: Menteri Terpilih Harus Bisa Kerja Sama dengan Presiden

Puan menghargai hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) bersama Ketua DPR Puan Maharani (tengah), Kepala BIN Budi Gunawan (kiri), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kiri) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) memberikan keterangan pers usai menggelar rapat koordinasi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Foto: Antara/Galih Pradipta
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) bersama Ketua DPR Puan Maharani (tengah), Kepala BIN Budi Gunawan (kiri), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kiri) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) memberikan keterangan pers usai menggelar rapat koordinasi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat memilih menteri yang mempunyai kapabilitas dan keinginan untuk bekerja sama. Menteri juga harus bisa menjalankan program presiden.

"Diharapkan menteri-menteri yang kemudian terpilih adalah menteri-menteri yang memiliki kapabilitas, bisa bekerja sama dengan Presiden, dan bisa menjalankan semua program Presiden yang akan datang," ujar Puan, di Jakarta, Selasa.

Baca Juga

Kendati demikian, Puan menghargai hak prerogatif Presiden dalam menyusun kabinet pemerintahannya. Ia menyadari hak tersebut tidak dapat diganggu-gugat oleh siapa pun.

Adapun spekulasi publik yang menganggap langkah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai manuver untuk bisa masuk ke dalam kabinet, Puan tak menampik ada kecenderungan seperti itu.

Menurut Puan, silaturahmi yang dilakukan oleh parpol yang tadinya berseberangan dengan pemerintah (oposisi) memiliki dua kecenderungan. Yang pertama, adanya keinginan untuk bersinergi membangun bangsa. Kedua, bisa dihubungkan dengan masalah 'meminta jatah' di kabinet. Meskipun, Puan lebih condong ke pandangan yang pertama.

"Saya melihat Gerindra bukan bermanuver, saya melihatnya sebagai suatu silaturahmi yang dilakukan partai yang tadinya berseberangan dalam pemilu menjadi lawan politik untuk mempunyai komitmen bersama-sama membangun bangsa ini," ujar Puan.

Silaturahmi, menurut Puan, menjadi satu hal yang sangat penting dilakukan mengingat Indonesia memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga hanya dapat dibangun secara bersama-sama dan bergotong royong.

Puan mengatakan membangun Indonesia tidak dapat dilakukan jika parpol berada di luar pemerintah, namun harus berada di dalam pemerintah. Hal itu menjelaskan mengapa Gerindra mencoba merangkul sejumlah tokoh parpol yang mendukung pemerintah.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement