REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Ahmad Basarah merespons pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimmin Iskandar terkait kemungkinan Partai Gerindra gabung ke pemerintah. Menurutnya yang berhak menentukan gabung tidaknya Partai Gerindra ke pemerintah adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Beliaulah (Jokowi) yang akan memimpin negara ini, memimpin pemerintahan ini. Sehingga oleh karena itu berbagai pendapat dan sikap yang berkembang di dalam partai koalisi idealnya ketika kita mengatakan dalam satu rumah bersama dalam satu rumah kerja sama maka kita harus ikuti apapun keputusan akhir yang diambil oleh Presiden Jokowi," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/10).

Sikap PDIP, jelas Basarah, menyerahkan sepenuhnya soal kabinet kepada Presiden Jokowi. Ia meyakini dengan pengalaman lima tahun yang dimiliki, Jokow memahami keputusan mana yang terbaik. "Kami percaya Pak Jokowi cukup punya kearifan untuk mengambil keputusan yang bijak," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menganalogikan Partai Gerindra sebagai makmum masbuk. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menjelaskan maksud dari pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

"Kalau dianalogikan dengan makmum masbuk ya seperti itu, yang datang belakangan ya dapat jatah belakangan," ujar Jazilul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/10).

Meski begitu, dalam pertemuan antara Cak Imin dan Prabowo itu, Partai Gerindra mengaku siap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Baik di dalam sebagai kabinet atau di luar sebagai oposisi.

"Gerindra siap bekerja sama di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Jadi kalau urusan menteri urusan Pak Jokowi, bukan urusan Cak Imin," ujar Jazilul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika