Warta Ekonomi.co.id, Surakarta

Teknologi komputasi awan Amazon akan digunakan secara masif di pemilihan umum Amerika Serikat (AS). Lebih dari 40 negara bagian akan menggunakan alat pemilihan milik perusahaan itu, menurut salah satu eksekutif Amazon tahun ini.

Sebelumnya, Amazon Web Services (AWS) telah digunakan dalam pemilihan negara bagian dan lokal sejak 2016. Meski tak menangani pemungutan suara di hari-H, AWS akan mengelola sistus pemilihan negara bagian dan daerah.

“(Amazon) menyimpan daftar pemilih, data pemungutan suara, memfasilitasi pemungutan suara di luar negeri, dan membantu menghitung hasil pemilu di malam yang sama,” kata perusahaan, dikutip dari Reuters, Rabu (14/10/2019).

Baca Juga: Ingin Menandingi Harta Jeff Bezos, Karyawan Amazon Harus Kerja Miliaran Tahun

Amazon menempatkan diri sebagai penyedia berbiaya rendah dengan teknologi pemilu yang diklaim aman, ketika para pejabat lokal ditekan untuk tak mengulang terserangnya infrastruktur sistem pemilihan pada Pemilihan Presiden 2016.

Direktur Kesehatan Masyarakat dan Pemilu AS AWS, Michael Jackson mengatakan, “dengan banyaknya investasi di bidang ini membuktikan, Amazon dipercaya di lebih dari 40 negara bagian untuk menangani masalah pemilihan.”

Sistem yang ketinggalan zaman pada pemilu lokal jadi hambatan bagi administrator pemilu. Di Oregon, misalnya, server in house negara bagian ditutup tiap ada pemadaman listrik; peristiwa yang sering terjadi jika Oregon memperbaiki jaringan listrik.

“Pemanfaatan komputasi awan dapat mengatasi masalah itu. Kami menjalankan uji coba dengan AWS untuk memindahkan sistem pendaftaran pemilih ke cloud,” kata Kepala Informasi Petugas di Sekretaris Negara Oregon, Peter Threlkel.

Masuknya Amazon ke bisni pemilu dimulai saat perusahaan dikritik para politisi, serikat pekerja, dan pejuang privasi karena praktik bisnisnya sudah terlalu luas. Bahkan, Trump menuding perusahaan itu bersaing tak sehat dengan para kompetitornya.

Namun, Amazon terus bergerak, hingga akhirnya mampu memperkuat situs resmi Komisi Pemilihan Federal (FEC), Komite Nasional Republik (RNC), dan Komite Nasional Demokratik (DNC).

FEC, DNC dan RNC menolak berkomentar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika