REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menilai apabila ke depan Indonesia ingin meningkatkan investasi dan pembangunannya maka perlu simplifikasi aturan. Apalagi, kata Kalla perlu ada aturan yang jelas terkaiit klausul tindak pidana korupsi yang kaitannya dengan investasi. Sebab, Kalla menilai saat ini salah satu faktor investasi di Indonesia belum bisa melejit karena banyak investor dan para pengambil kebijakan takut terjerat kasus korupsi.
"Indonesia ini punya banyak aturan. semua pada takut ambil keputusan, jadinya terlalu hati hati, cenderung penakut. Gara gara kasus KTP-el misalnya. Mau jalanin proyek dan teknolgi saja semua minta izin pertimbangan KPK Jaksa Agung, butuh waktu enam bulan," ujar Kalla di Hotel Westin, Kamis (17/10).
Kalla menilai mestinya apabila memang ingin mengembangkan proyek dan teknologi yang memang akan berdampak positif bagi negara, tak perlu takut. Memang, kata Kalla unsur kehati-hatian dan fearness harus diutamakan. Namun, jangan sampai hal tersebut malah menghambat perkembangan negara dan investasi.
"Sebenernya gak usah takut, harusnya pakai perhitungan dulu yang pas," ujar Kalla.
Namun, anggapan Kalla seperti ini bukan berarti mengesampingkan peran penting KPK dalam memberantas korupsi. Ia mengatakan dirinya tetap apresiasi atas berbagai langkah yang dilakukan KPK. Hanya saja memang menurut Kalla perlu ada klausul yang bisa memperjelas kemudahan investasi agar ke depan para investor dan pemegang kebijakan tidak takut untuk membuat keputusan.
"Kita apresiasi KPK hari ini, nangkep wali kota Medan. Itu perlu, tapi, ada efeknya ketakutan dan sistem kita inginnya proper. Ada baiknya tapi kehati-hatianya keterlaluan," ujar Kalla.
Kalla bercerita saat kunjungannya ke Batam beberapa waktu lalu, ia ingin pelabuhan di Batam bisa sebaik di Singapura. Perlu adanya peningkatan fasilitas, jangan sampai di Batam kalah dengan Singapura. Sayangnya, waktu itu pengelola Batam malah meminta jaminan kepada pemerintah agar proyek ini tak kemudian masuk dalam klausul korupsi.
"Saya bilang, belilah crane yang paling mahal dan paling baik. Mereka orang bilang iya iya dan baik baik. Tapi habis itu minta kepres ke saya buat beli crane. Jadi semua semua takut mau berkembang," ujar Kalla.
Ia berharap kejadian seperti ini bisa menjadi bahan evaluasi pemerintahan selanjutnya. Ia menjelaskan ke depan apabila target pertumbuhan ekonomi dan investasi ingin lebih baik maka perlu adanya pembenahan.
"Jadi ke depan harus dievaluasi agar tidak ada lagi kekhawatiran seperti ini terus," tutup Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika