REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu Partai Gerindra bakal merapat ke koalisi pemerintah terus menguat. Banyak pihak mengkhawatirkan pemerintah akan menjadi terlalu kuat dan tidak bisa dikontrol.
Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan partai oposisi konstruktif dan elegan. Dengan begitu ada kontrol dan check and balance terhadap pemerintah dalam lima tahun ke depan.
Justru, lanjut Irma, jika semua partai politik masuk ke dalam pemerintah, ia khawatir justru akan menjerumuskan Presiden Joko Widodo.
"Bukan kami tidak menerima partai-partai partai A, partai B dan Partai C untuk masuk ke dalam pemerintahan. Bukan juga takut kalau misalnya mereka masuk, terus kursi kami berkurang," tegasnya.
Irma menegaskan Partai Nasdem sejak awal berkomitmen mendukung Joko Widodo tanpa syarat dan mahar. Maka, tidak akan menjadi masalah jika Partai Nasdem tidak diberi satu pos pun di kabinet nanti. Komitmen itu juga kerap disampikan partainya sebelum pemilihan presiden (Pilpres) 2019 lalu.
"Tapi yang ingin kami sampaikan, rasanya kok nggak nyaman sebagai rakyat kalau pemerintah kita tidak ada yang mengontrol, tidak ada check and balance. Jika semuanya mau masuk ke pemerintahan ini berbahaya," terang Irma.
Irma mencontohkan, ketika pemerintah membahas revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) masyarakat menolak keras. Menurutnya hal itu akibat tidak ada kontrol. Sebab parlemen masih menjadi panjang tangan dari partai politik, belum menjadi wakil rakyat secara konkret.