REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski terancam ditinggal sendirian di luar pemerintahan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak gentar. Partai itu tetap konsisten sebagai oposisi walaupun tandem politiknya dikabarkan akan bergabung bersama partai koalisi pemerintah. Bahkan PKS masih enggan ditemui Presiden Joko Widodo sebelum pelantikan.
"PKS mendapat undangan yang sama untuk bertemu dengan Jokowi, tetapi kami meminta waktunya usai pengumuman kabinet. Supaya pertemuannya tidak dimaknai ada negosiasi antara kami dengan Pak Jokowi,” ujar juru bicara PKS, Pipin Sopian Kantor Parameter Politik Indonesia Riset dan Konsultan, Jakarta Selatan, Kamis (17/10)
Pipin menerangkan undangan pertemuan ini disampaikan langsung dari Menteri Sekretaris Negara, Pratikno kepada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW), di Istana Negara, Rabu (16/10) kemarin. Menurutnya, PKS hanya bersedia untuk bertemu Joko Widodo usai pelantikan dan penunjukkan kabinet.
Selain itu, Pipin menegaskan, PKS enggan cawe-cawe kepada pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Kemudian, pihaknya juga menghargai jerih payah partai-partai koalisi yang telah memenangkan pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Maka, PKS mempersilakan para pemenang untuk menata kabinet periode 2019-2024. "Silakan berbagi kue kekuasaan, dan biarkan kami tetap di luar," tuturnya.
Pipin mengatakan, sebenarnya sudah sejak awal berijtihad untuk menjadi partai oposisi sebagai kontrol dan check and balance. PKS khawatir jika semua partai politik di parlemen masuk ke dalam jajaran pemerintahan maka akan sangat membahayakan.
Apalagi saat ini saja partai koalisi pendukung pemerintah sudah sangat kuat dan lebih kuat dari partai sebelumnya. Ia berharap PKS tetap konsisten.
"Dari awal berijtihad untuk menjadi partai oposisi, ini sebagai kewajaran demokrasi di Indonesia. Kami khawatir, kalau semua partai masuk menjadi koalisi, nanti tidak ada lagi parpol yang kritis terhadap pemerintah,” terangnya.
Disamping itu, PKS, tetap terus mendengar aspirasi masyarakat yang setuju dengan partai oposisi. Pipin juga menyampaikan PKS sebagai oposisi, bukan berarti tidak pro rekonsiliasi. Namun PKS juga mendukung parpol eks pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk masuk ke dalam pemerintahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika