REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara untuk melakukan finalisasi terkait susunan kabinet. Kabinet periode kedua Jokowi yang disebutnya merupakan representasi dari partai Koalisi Indonesia Kerja.
Sementara itu, sebagai pengusung utama Jokowi pada Pilpres 2019, PDIP mengusulkan struktur dan nomenklatur kabinet tidak banyak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.
"Ini agar Jokowi-KH Ma'ruf Amin bisa bergerak lebih cepat. Periode kedua ini tantangan yang dihadapi tidak ringan, seperti radikalisme hingga perekonomian global," kata Hasto, Jumat (18/10).
Selain itu, Hasto mengatakan, sejumlah kepala daerah sangat berpeluang duduk menjadi menteri pada pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin di periodesasi 2019-2024. "Ada lima jalur berpeluang kuat menjadi menteri, salah satunya kepala daerah yang sukses menjadi pemimpin di wilayahnya," ujarnya.
Khusus di Jatim, ia menyebut ada sejumlah nama yang memang layak sebagai menteri karena keberhasilannya memimpin suatu daerah. Antara lain, nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Bupati Ngawi Budi "Kanang" Sulistyono.
"Kalau nama-nama itu dinilai Presiden baik, tentu saja hal tersebut didialogkan dengan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri," ucap Hasto.
Selain kepala daerah, kata dia, beberapa jalur lainnya yaitu berasal dari partai politik, kemudian profesional dan fungsional, aparatur sipil negara (ASN) berintegritas dan berteknokrasi baik, serta jalur tokoh nasional atau tokoh masyarakat. Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati hak prerogatif Presiden RI terpilih Jokowi dalam menentukan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinet dan membantunya selama lima tahun ke depan.
