REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga advokasi Indonesia Halal Watch (IHW) menyebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum siap melayani para pendaftar sertifikasi halal. Hal itu diketahui setelah IHW mendampingi sejumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) makanan dan minuman pada Jumat (18/10).

"Pendaftaran sertifikasi halal BPJPH (ternyata) dilakukan di bagian pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kementerian Agama. Di sana ternyata tidak siap, terbukti dengan tidak adanya form informasi dan form pendaftaran," kata Direktur IHW Ikhsan Abdullah dalam keterangan persnya yang diterima Republika.co.id, Sabtu (19/10).

Ikhsan mengatakan, berdasarkan pengakuan petugas PTSP, ternyata proses pendaftaran belum bisa dilakukan karena harus mendaftar di website terlebih dahulu. Namun, website tersebut juga belum bisa diakses hingga waktu yang belum ditentukan.

Selain itu, lanjut Ikhsan, lama proses pengurusan sertifikasi halal belum diinformasikan secara jelas oleh pihak BPJPH. Tak hanya itu, persyaratan dokumen yang perlu dipersiapkan juga tak disosialisasikan dengan jelas. "Hanya tercantum persyaratan bagi PT, tapi tidak ada syarat bagi UKM. Sementara sertifikasi halal diwajibkan juga bagi UKM," ucap Ikhsan.

Ikhsan juga menyebut, tak semua staf PTSP yang bisa memberikan penjelasan terkait sertifikasi halal. Ia pun mengiritisi agar hal terkait sertifikasi bisa dipersiapkan lebih matang oleh KPJPH ke depannya.

Seperti diketahui, mulai Kamis (17/10), produk yang diperdagangkan di Indonesia wajib mendapatkan sertifikasi halal. Pendaftarannya tidak lagi ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia, tapi ke BPJPH di bawah Kementerian Agama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika