REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, salah satu tugas utama jajaran kabinet di kementerian bidang ekonomi pada masa pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Khususnya agar tidak terjatuh di bawah lima persen di tengah sinyal resesi global.
Bhima menuturkan, pada 2020, sinyal resesi global menguat. Oleh karena itu, ia tidak menaruh harapan ekonomi dapat tumbuh sampai 5,3 persen. "Usaha yang harus dilakukan adalah menjaga jangan drop di bawah lima persen," tuturnya ketika dihubungi Republika, Senin (21/10).
Bhima mengatakan, upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya dengan memperhitungkan kembali dampak pencabutan subsidi energi BBM, listrik dan kenaikan tarif seperti iuran BPJS Kesehatan.
Dari sisi ekspor, Bhima menuturkan, kuncinya adalah perluasan pasar ke negara non tradisional, peningkatan daya saing produk sekaligus peningkatan kontribusi UMKM dalam ekspor.
Di sisi lain, Bhima mengatakan, kabinet berikutnya harus terus meningkatkan serapan tenaga kerja, terutama ke sektor formal. Angka pengangguran memang terus menurun ke 5,01 persen per Februari 2019, namun pengangguran usia muda di Indonesia mencapai 15,8 persen berdasarkan data Bank Dunia.
"Tingkat pengangguran SMK juga masih tinggi," katanya.
Oleh karena itu, Bhima menekankan, janji kartu pra kerja dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin harus dilakukan secara serius dan bisa menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja. Kerjasama dengan industri juga mutlak diperlukan, terutama dalam menyiapkan SDM era industri 4.0 dan mencegah skill mismatch yang masih terus terjadi.
Bhima menuturkan, kabinet berikutnya juga memiliki pekerjaan rumah dalam bidang kesejahteraan. Khususnya di optimalisasi bantuan sosial dan dana desa untuk mengangkat tingkat pendapatan penduduk miskin pedesaan.
Tapi, Bhima menuturkan, pengawasan dana bansos dan dana desa juga harus diperketat. "Jangan makin ditambah anggarannya, yang kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK semakin banyak," ujarnya.
Bhima mengatakan, solusi jangka pendek dalam permasalahan tersebut dapat dimulai dari pemilihan tim ekonomi yang berkualitas, ahli eksekusi, profesional dan punya integritas tinggi. Selanjutnya, tinggal masalah koordinasi lintas sektoral dan pengawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika