REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI – Dewan Penelitian dan Studi Syariah di Fatwa House Libya telah mengeluarkan fatwa, yang melarang penggunaan mata uang cetak asal Rusia.
"Penerbitan mata uang dari pihak yang tidak sah akan membahayakan perekonomian negara dalam skala besar," sebut fatwa itu, dilansir dari Libya Observer, Senin (21/10).
Disebutkan bahwa mereka yang mengeluarkan mata uang palsu ini, menggunakannya untuk membiayai perang mereka di Tripoli.
Dewan menyerukan kepada Government of National Accord atau Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA), yang diakui PBB, dan Bank Sentral Libya (CBL) untuk berbicara dengan pemerintah Rusia dan meminta pertanggungjawabannya dalam berurusan dengan penjahat.
Selain itu juga menginformasikan kepada lembaga-lembaga internasional terkait tentang pelanggaran-pelanggaran ini.
Sebelumnya Presiden High Council of State (HCS), Khalid al-Mishri, telah meminta Gubernur CBL, Saddek Elkaber untuk membuat delik berkaitan dengan mata uang cetakan Rusia.
Kemudian memintanya untuk mengambil semua langkah dalam mencegah peredarannya. "Pencetakan mata uang, melewati Bank Sentral, akan berdampak buruk pada ekonomi Libya, menjadi sumber bagi mereka yang telah memberontak terhadap otoritas yang sah untuk membiayai proyek mereka yang bertujuan menghancurkan negara dan merusak sumber dayanya," katanya dalam sebuah pernyataan.