REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Demokrat melarang kadernya memberikan pernyataan politik terkait posisi Demokrat terhadap pemerintahan Joko Widodo. Hal ini disampaikan menyusul tidak dimasukannya kader Demokrat ke dalam kabinet Jokowi. 

Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan Demokrat sudah menggelar rapat pleno terbatas pada 23 Oktober 2019 kemarin. Hasilnya, sikap Demokrat lebih lanjut akan disampaikan langsung oleh, Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Diinstruksikan sekali Iagi agar para kader partai tidak mengeluarkan sikap dan pernyataannya sendiri-sendiri," kata Hinca, Kamis (24/10).

Demokrat juga melarang kadernya mengomentari penyusunan kabinet Jokowi. Partai Demokrat mengklaim legawa dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang tak memasukkan satu pun kader Demokrat ke dalam kabinetnya. Padahal, dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi telah beberapa kali bertemu petinggi Demokrat.

"DPP Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas disiplin dan kepatuhan seluruh kader partai yang tidak memberikan komentar apapun berkaitan dengan penyusunan Kabinet Presiden Jokowi yang baru saja dilaksanakan, apalagi yang sifatnya negatif," kata Hinca. 

Hinca mengatakan, Demokrat menghormati keputusan politik Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat dalam jajaran pemerintahannya. Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat Pasca Pemilu 2019 yang lalu. 

"Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memilih niat dan tujuan yang baik," kata Hinca. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika