REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati mengatakan oligarki menjadi kendala untuk sektor lingkungan hidup pada periode pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Oligarki ini menghambat penegakan hukum kasus lingkungan hidup.

“Kendalanya oligarki. Kami melihat di awal periode pemerintahan Jokowi sebelumnya kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan patut diapresiasi untuk serius menempuh jalur-jalur hukum hingga ke pengadilan,” kata Nur Hidayati di Jakarta, Kamis (24/10).

Namun yang menjadi masalah, menurut dia, keengganan untuk membuka nama-nama perusahaan besar atau induk-induk perusahaan yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tidak ada efek jera yang mengena dari apa yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti berulang menyebabkan karhutla, katanya.

Bahkan, ia mengatakan, kasus karhutla di pengadilan yang sudah inkrah, uang ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungannya pun sulit ditagih. “Itu kami lihat sebagai satu kelemahan. Persoalan ini ada juga kaitannya dengan politik ekonomi, atau oligarki tersebut. Ini yang mempersulit proses hukum,” kata Nur Hidayati.

Menurut dia, ini terjadi pula untuk kasus-kasus lingkungan lain seperti yang terjadi di lubang-lubang tambang di Kalimantan Timur yang telah menelan 36 korban jiwa karena tidak segera ada penyelesaian. Bahayanya kalau sampai ada “normalisasi bencana”.

Hal yang mendesak atau berbahaya perlu diambil langkah penyelesaian segera namun kemudian dianggap normal dan itu dikhawatirkan menular ke sikap masyarakat yang juga kemudian menganggap hal tersebut biasa, lanjutnya.

Kepala Desk Politik Walhi Khalisa Khalid mengatakan kondisi lingkungan hidup yang baik dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul seperti yang menjadi target pemerintah. Hal yang menjadi kekhawatirannya saat ini, menurut dia, adalah terkait latar belakang dari komposisi Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Penggunaan pendekatan keamanan yang lebih besar dengan alasan stabilitasi politik dan konsolidasi menjadi kekhawatiran untuk penyelesaian isu lingkungan hidup maupun pengelolaan sumber daya alam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika