REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mewanti-wanti rekan kerjanya di Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk bisa mengedepankan koordinasi antarmenteri soal alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Sri menyampaikan, bahwa peran menteri koordinator (menko) sangatlah penting. Meski anggaran untuk kemenkoan sendiri relatif kecil, namun jumlah alokasi anggaran untuk seluruh kementerian dalam satu kemenkoan terbilang besar.
"Misalnya Menko PMK, ada 22 kementerian/lembaga di bawahnya. Walau anggaran menkonya kecil, tapi anggaran yang dialokasikan untuk seluruh kementerian/lembaga pada 2020 mencapai Rp 288 triliun," ujar Sri Mulyani usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Kamis (24/10).
Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang membawahi 21 kementerian/lembaga. Kemenkoan yang kini dipimpin Airlangga Hartarto itu harus menggoordinir belanja anggaran hingga Rp 232 triliun pada 2020 nanti.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dengan jumlah kementerian/lembaga yang dikoordinir ada tujuh unit, harus mengelola anggaran Rp 65 triliun.
Alokasi anggaran terbesar mengalir kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) yang mengoordinir belanja hingga Rp 297 triliun. Kementerian Pertahanan yang kini dinakhodai Prabowo Subianto mendapat alokasi tertinggi yakni Rp 131 triliun.
"Dalam rangka meningkatkan tunjangan kinerja yang disampaikan Bapak Presiden di hari ABRI, alutsista, persiapan menjaga pilkada tahun depan, dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan di Indonesia," kata Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika