REPUBLIKA.CO.ID,LONDON (AP) -- Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan dia berencana untuk meminta Parlemen menyetujui pemilihan nasional lebih awal yang akan diadakan pada 12 Desember. Johnson mengatakan itu satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan Brexit di Inggris.
Dilansir dari Associated Pers, Kamis (24/10), Pemilu Inggris berikutnya sebenarnya telah dijadwalkan sebelum 2022. Agar pemilu lebih awal bisa disepakati parlemen, PM Boris Johnson perlu memenangkan suara di Parlemen. Dia telah mencoba dua kali sebelumnya dan kalah.
PM Johnson mengatakan tanggal 12 Desember akan memberi waktu bagi anggota parlemen sebelum pemilihan untuk memeriksa catatan Brexit-nya. Di bawah rencananya, Parlemen akan tetap bekerja sampai 6 November, ketika kampanye akan dimulai.
Presiden Komisi Eropa yang akan datang, Ursula von der Leyen mengatakan dia akan meminta London untuk menunjuk dan mengirim seorang komisioner ke Brussels jika Inggris diberikan perpanjangan Brexit di luar batas waktu 31 Oktober.
Von der Leyen mengatakan kepada wartawan di Helsinki pada hari Kamis bahwa jika Inggris mendapat perpanjangan dan tetap di Uni Eropa setelah akhir bulan, "maka, tentu saja, saya akan meminta Inggris untuk mengirim seorang komisaris" ke Brussels.
Berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Finlandia Antti Rinne, von der Leyen mengatakan prospek pemberian perpanjangan waktu Brexit bagi London terlihat “sangat bagus” tetapi mencatat panjangnya waktu masih belum jelas.
Rinne, yang negaranya saat ini memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa, mengatakan mayoritas besar - "mungkin semua negara" - mendukung pemberian perpanjangan.
Kepala layanan kepolisian di Irlandia Utara telah memperingatkan bahwa kesepakatan Brexit yang terlihat mengancam Inggris dapat menyebabkan kekacauan. Simon Byrne mengatakan kepada BBC pada hari Rabu bahwa ada potensi keresahan di antara komunitas yang menganggap diri mereka setia kepada Inggris.
Byrne mengatakan, "komunitas loyalis kadang-kadang menunjukkan bahwa mereka dapat bergerak dengan cepat, membawa sejumlah besar orang ke jalan-jalan dan terlibat dalam kekacauan publik untuk mendukung tujuan mereka."
Partai Unionist Demokrat telah dengan keras menentang unsur-unsur dalam kesepakatan Perdana Menteri Boris Johnson. Mereka takut bahwa proposal yang memperlakukan Irlandia Utara secara berbeda akan meningkatkan ikatan ekonomi dengan Republik Irlandia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika