REPUBLIKA.CO.ID, SANTIAGO -- Komisi Tinggi PBB tentang hak asasi manusia (HAM) mengirim tim ke Cile untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM terhadap demonstran. Saat ini negara tersebut berada di tengah gelombang protes akibat ketidaksetaraan, penurunan upah, dan meningkatnya biaya pendidikan serta perawatan kesehatan.
"Setelah memantau krisis sejak awal, saya telah memutuskan untuk mengirim misi verifikasi untuk memeriksa laporan pelanggaran hak asasi manusia di Cile," ujar komisaris tinggi dan mantan presiden Cile Michelle Bachelet mengumumkan di Twitter.
Pekan ini, Bachelet mengatakan sangat terganggu dan sedih melihat kekerasan, kehancuran, kematian, serta cedera di Cile. Sejak kerusuhan meletus pada 19 Oktober, polisi dan militer Carabineros telah melakukan 2.410 penahanan di seluruh negeri dengan 200 di antaranya melibatkan anak di bawah umur. Menurut komisi hak asasi manusia Cile (INDH), sebanyak 535 orang terluka dan 18 orang meninggal dunia dalam kekerasan itu.
INDH mengonfirmasi, sedang menyusun 55 kasus hukum terkait dengan lima kasus pembunuhan dan delapan kasus kekerasan seksual yang melibatkan polisi dan militer, yang akan diselidiki oleh layanan penuntutan umum Cile. Seorang jaksa penuntut khusus telah ditunjuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di 13 distrik di Santiago.
Sejak protes mahasiswa atas harga kereta bawah tanah membengkak menjadi gerakan nasional melawan pemerintah, demonstrasi damai yang luas telah terjadi di seluruh negeri. Namun, tanggapan pemerintah sebagian besar terfokus pada upaya untuk menahan pecahnya kekerasan dan penjarahan.
Presiden Cile Sebastián Pinera, mendapat kecaman keras atas tanggapannya terhadap kerusuhan itu. Dia muncul di televisi dengan diapit oleh komandan militer untuk mengumumkan Cile sedang berperang dengan musuh yang kejam.
Pinera menyatakan keadaan darurat di berbagai wilayah dan menerapkan jam malam. Dia memerintahkan pengerahan tank dan pasukan untuk memadamkan kerusuhan terburuk yang dihadapi Cile sejak akhir kediktatoran Augusto Pinochet.
Pinera kemudian memutuskan untuk menghapus kenaikan tarif kereta bawah tanah dan menunda kenaikan tarif listrik sebesar 9,2 persen. Namun, langkah itu gagal menenangkan para demonstran, yang terus berduyun-duyun ke jalan menuntut perubahan besar pada fungsi dan pemerintahan negara itu.
Bentrokan pecah pada Kamis (24/10) ketika pengunjuk rasa melempari batu kepada polisi yang dibalas dengan tembakan gas air mata dan meriam air di Santiago dan kota pelabuhan Valparaiso. Bentrokan terjadi ketika ratusan demonstran berkumpul di alun-alun kota di sekitar negara itu.
Kelompok hak asasi manusia dari Organisasi Negara-Negara Amerika, sebuah forum regional, juga telah mengumumkan akan melakukan sidang di Ekuador pada 11 November. Mereka akan membahas dugaan pelanggaran dan telah meminta masyarakat dan pemerintah Cile untuk memberikan bukti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika