REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) periode 2014-2019 Andi Amran Sulaiman menyebut data pangan yang selama ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) dari citra satelit salah. Pihaknya meminta data pangan segera diperbaiki agar pengambilan kebijakan tidak salah.
Dalam sambutannya pada serah terima jabatan kepada Menteri Pertanian periode 2019-2024 Syahrul Yasin Limpo, Amran mengatakan bahwa kesalahan data itu sangat berbahaya. Data tersebut memang diambil menggunakan teknologi tinggi citra satelit, namun dinilai Amran tidak menggambarkan situasi kondisi riil di lapangan.
"Kami tidak sampaikan sebelumnya karena takut gaduh. Setelah dicross check, 92 persen sampel data pangan yang diambil itu salah. Ini harus diperbaiki," kata Amran di Kementerian Keuangan, Jumat (25/10).
Data tersebut, terutama untuk komoditas padi yang menghasilkan proyeksi data luas tanam, luas panen, serta produksi. Data menggunakan metode KSA itu disusun atas kerja sama antara Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Negara, dan Kementan.
Amran mengatakan, keempat lembaga ini telah melalukan evaluasi terhadap data yang ada. Setelah dievaluasi bersama, ia menyebut bahwa ada perbedaan dari data yang diperoleh citra satelit dengan kondisi riil.
Salah satu contohnya, kata dia, data pertanaman sawah di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang oleh citra satelit dinyatakan 0 hektare namun secara riil ada pertanaman 9,700 hektare.
Namun, ia menyebut secara total terdapat sekitar 600 ribu hektare luas pertanaman padi yang tidak terekam dalam data. Perbedaan semacam itu, menurut dia, akan berdampak langsung pada bantuan subsisi pupuk yang diberikan kepada petani.
Sebab, alokasi besaran anggaran bantuan subsidi disesuaikan dengan kebutuhan petani dan luas pertanaman yang tergambar dalam citra satelit. "Ini berbahaya karena akan berdampak pada petani. Ada dua juta petani bisa tidak kebagian pupuk subsidi. Maaf saya sendirian mengatakan bahwa ini salah karena kami sudah cross check dengan tim," kata Amran.
Sebagaimana diketahui, luas lahan baku sawah yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN sebesar 7,1 juta hektare. Namun, luasan tersebut hingga saat ini masih divalidasi oleh pemerintah untuk memastikan keberadaanya. Luas baku sawah itu akan dijadikan area pertanaman abadi dan tidak boleh diganggu-gugat. Jikapun akan terjadi konversi lahan, wajib dicarikan penggantinya.
"Memang ada dua data. Satu data pertanian satu data mafia. ada 130 bupati yang protes (akibat salah data) dan ini benar. Kami sudah menyurati langsung Kementerian Keuangan (untuk subsidi pupuk)," kata Amran.
Sementara itu, Menteri Pertanian periode 2019-2024, Syahrul Yasin Limpo mengatakan akan fokus pada pembenahan data pertanian dalam 100 hari kerja pertama. Dia mengatakan, sejauh ini terdapat perbedaan sampel yang digunakan antar kementerian lembaga. Hal itu mengakibatkan hasil pendataan yang diperoleh menjadi berbeda-beda.
"Saya ini bekas orang lapangan. Sekarang saya harap empat lembaga ini mengambil sampel yang sama jadi hasilnya kita pastikan satu," kata dia.
Soal citra satelit, Syahrul menilai akan tetap digunakan karena saat ini memang harus menggunakan teknologi tingggi. Masalah-masalah pendataan yang saat ini terjadi lebih karena masalah teknis antar lembaga. Semua komoditas pertanian harus memiki data yang tepat dan disepakati bersama.
Semua data yang dikumpulkan, lanjut dia, harus disatukan di BPS sehingga lembaga tersebut menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang merilis data pertanian dan disepakati bersama. "Data Kementan ada di data BPS," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika