REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Sebanyak tiga orang meninggal akibat serangan harimau sumatera di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau selama 2019. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Suharyono dalam pernyataan pers mengatakan perlu ada analisa komprehensif untuk mengatasi konflik harimau dengan manusia di daerah tersebut.
"Kita perlu melihatnya dari kacamata yang lebih luas karena memang itu (Pelangiran) rumah harimau," kata Suharyono, Jumat (25/10).
Pada Kamis (24/10) seorang pekerja bernama Wahyu Kurniadi asal Provinsi Aceh, meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan setelah jadi korban penerkaman harimau sumatera (Panthera tigris sumatrea) di konsesi PT Ria Indo Agropalma di Kecamatan Pelangiran.
Wahyu adalah korban ketiga pada tahun ini. Sebelumnya, harimau sumatera menyerang pekerja di konsesi PT Ria bernama M. Amri pada 23 Mei 2019. Korban diserang hingga tewas oleh satwa belang itu di Kanal Sekunder 41 PT Ria di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Inhil. Kemudian pada Agustus 2019, seorang warga asal Sumatra Selatan bernama Darwaman alias Nang (36) tewas akibat diterkam harimau sumatera liar di konsesi PT Bhara Induk, Kabupaten Inhil.
Suharyono mengatakan akan menganalisa apakah lokasi penyerangan ketiga korban tersebut berdekatan sehingga bisa diketahui individu harimau yang menyerang mereka. Perlu ada langkah-langkah perencanaan untuk mengatasi konflik tersebut, karena selama ini daerah tersebut, Lanskap Kerumutan, memang menjadi kantong habitat harimau sumatera.
Pada 2018 di Pelangiran di Lanskap Kerumutan juga jatuh dua korban jiwa akibat serangan harimau liar yang diberi nama Bonita. Harimau tersebut didiagnosa mengalami kelainan karena lebih suka berkeliaran pada siang hari dan tidak takut keramaian manusia. BBKSDA Riau menyatakan Bonita akhirnya bisa ditangkap dan sudah direlokasi dari kawasan tersebut.
"Lanskap Kerumutan memang salah satu kantong harimau di Riau," ujarnya.
Namun, untuk kasus pada tahun ini BBKSDA Riau menyatakan tidak akan melakukan evakuasi terhadap harimau di Lanskap Kerumutan. Dibutuhkan solusi yang bisa menyeimbangkan keberadaan harimau di habitatnya dan aktivitas manusia yang membuat permukiman dan perkebunan di kawasan itu.
"Tidak bijak kalau langsung evakuasi (harimau). Kita harus lihat dari kacamata yang lebih luas karena memang itu rumah harimau. Kemungkinan solusi ke depan harus lihat lebih bijak bagaimana harimau-harimau di wilayah tersebut," ujar Suharyono.