REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekelompok anggota DPD dan DPR RI yang berasal dari Papua dan Papua Barat membentuk wadah yang dinamakan 'Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat'. Pembentukan wadah ini untuk menyelesaikan persoalan dan konflik di Papua maupun Papua Barat.
"Dari 21 anggota DPD dan DPR dari Papua dan Papua Barat semuanya menyatakan siap dan setuju. Badan ini dinamakan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat,” kata Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai yang juga menjadi ketua badan, Jumat (25/10).
Sebanyak 21 orang itu terdiri dari anggota DPR/DPD dapil Papua - Papua Barat, dengan rincian delapan anggota DPD dapil Papua dan Papua Barat. Delapan anggota DPR dapil Papua. Kemudian tiga anggota DPR dapil Papua Barat.
Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat resmi dideklarasikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10). Pembentukan badan itu lantaran pemerintah dianggap belum bisa menyelesaikan persoalan di Papua hingga tuntas
Yorrys mengatakan, wadah ini akan berupaya melakukan pendataan dan menyelasikan berbagai persoalan yang terjadi pada dua provinsi paling timur Indonesia itu. "Kami akan melakukan inventarisir dan investigasi persoalan di Papua dan Papua Barat,” kata mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu.
Menurut Yorrys, Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barai ini akan segera bersilaturahmi dengan pimpinan MPR, DPR dan DPD. Selain itu, juga akan meminta waktu untuk bertemu pemerintah, termasuk menteri luar negeri.
Wakil Ketua Badan ini adalah Komarudin Watubun (anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dapil Papua) dan Jimmy Demianus Jie (anggota DPR Fraksi PDIP dapil Papua Barat), lalu Sekretaris Jenderal Filep Wamapma, senator Papua Barat.
Komarudin mengatakan badan ini didirikan atas dasar dua prinsip bernegara yakni kemanusiaan dan keadilan. “Itulah yang menjadi dasar, sehingga tidak ada alasan apa pun dari pihak mana pun untuk menolaknya,” ungkap Komarudin.
"Kami membantu niat baik dari hati Presiden (Jokowi) sehingga tercatat dalam tinta emas negara, dalam penyelesaian persoalan Papua,” kata Komarudin.
Komarudin menyebut, lembaga seperti ini sejatinya sudah pernah ada. Namun, saat ini, para anggota merasa lebih kompak karena melihat kondisi yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
“Papua itu kelihatan tenang, tetapi tidak aman. Penyelesaiannya belum menyentuh persoalan mendasar. Ibarat api, hanya menghalau asap tetapi api tetap berkobar,” ungkap Komarudin.
Sama seperti Yorrys dan Komarudin, anggota DPD RI Filep Wamafma yang juga berasal dari Papua meminta kepada pemerintah Presiden Jokowi yang baru agar fokus menyelesaikan persoalan di daerahnya.
"Fokus utama dalam wadah ini, apa yang belum disentuh dan diselesaikan pemerintah. Karena persoalan Papua memiliki histori (sejarah) panjang. tapi belum bisa menemukan satu konsep dan bisa berakhir pada pembangunan, baik manusia atau lainnya," ucap Filep ditempat yang sama.
Filep menyatakan memiliki beban untuk bisa berkontribusi menyelesaikan persoalan Papua. "Bagaimana kontribusi kita, agar keadilan sosial itu nyata terwujud. Jika adanya persoalan papua soal politik atau keamanan, kita pastinya akan terbuka," ujar Filep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika