Sabtu 26 Oct 2019 08:11 WIB

Cara Menkes Baru Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Menkes Terawan Agus menyumbangkan gaji dan tunjangan pertamanya untuk BPJS Kesehatan.

Menteri Kesehatan Terawan menghadiri pertemuan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jalan Letjend Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Foto: Thoudy Badai
Menteri Kesehatan Terawan menghadiri pertemuan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jalan Letjend Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh Rr Laeny Sulistyawati, Rizky Suryarandika

JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, telah membentuk tim kecil yang berfungsi untuk membahas langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi defisit yang tengah dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penanganan defisit tersebut menjadi salah satu prioritasnya pada awal masa jabatan.

"Tim kecil ini tugasnya membahas langkah-langkah strategis yang diperlukan atau yang sangat diperlukan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan ini," ujarnya selepas bertemu dengan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fachmi Idris, di kantor BPJS Kesehatan, di Jakarta, Jumat (25/10).

Agenda pertemuan kemarin adalah langkah pertama Terawan terkait defisit BPJS Kesehatan selepas dilantik pada Rabu (23/10).

Terawan menyatakan, tim kecil ini terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan, hingga organisasi profesi berjumlah antara puluhan hingga bisa 100 orang. Kemudian, dia melanjutkan, masalah yang dialami lembaga asuransi sosial itu akan diurai satu per satu.

Di antaranya masalah pembiayaan penyakit jantung kardiovaskular yang tagihannya hingga Rp 10 triliun. Karena itu, Terawan mengatakan, ia beserta Dirut BPJS Kesehatan akan menghubungi Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) dan dokter spesialis kardiovaskular (KKV) untuk membahas masalah jantung.

Organisasi profesi ini, dia melanjutkan, diajak untuk duduk bersama dengan pihaknya. "Kalau mereka sungkan datang ke Kemenkes, maka saya dan dirut BPJS Kesehatan yang mendatangi kantor organisasinya," ujar dia.

Terawan mencontohkan, jika persoalan jantung saja bisa diatasi, pengeluaran BPJS Kesehatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan kardiovaskular sebesar Rp 10 triliun bisa ditekan. Kendati demikian, Terawan tidak menargetkan tenggat waktu berapa lama tim kecil ini bekerja.

Ia mengklaim, tim ini bergerak cepat dan diharapkan bisa segera mengemukakan secara terbuka apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini.

"Kalau sehari, ya sehari selesai bertugas, tetapi kalau tidak bisa sehari, ya sepekan. Yang jelas tim ini akan bergerak cepat karena melihat situasinya tidak memungkinkan duduk-duduk manis, maka tim akan bekerja keras sesuai arahan Presiden Joko Widodo (mengatasi masalah JKN-KIS)," kata Terawan yang eks direktur RSPAD Gatot Subroto ini.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement