REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah harus bisa mengantisipasi melambatnya perekonomian China. Pelambatan ekonomi China diperkirakan akan berpengaruh pada permintaan komoditas utama Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Mitra dagang terbesar Indonesia adalah China dengan total perdagangan mencapai 45,9 miliar dolar AS sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini. China juga menjadi negara tujuan ekspor terbesar asal Indonesia mencapai 17,2 miliar dolar AS. Komoditas yang diekspor pun juga memiliki kontribusi terbesar terhadap ekspor secara keseluruhan, sebut saja CPO, batubara, besi dan baja, bijih tembaga dan produk dari kayu.
Menurut Ekonom Indef, Andry Nugroho, beberapa komoditas tersebut rentan mengalami pelemahan dalam lima tahun ini akibat melemahnya permintaan dari China.
"Besarnya porsi perekonomian Indonesia ditopang oleh komoditas CPO. Jika terjadi penurunan permintaan dari pembeli terbesar seperti China, maka dipastikan perekonomian Indonesia akan melemah," kata Andry dalam diskusi Indef dengan media, Sabtu (26/10).
Menurut Andry, upaya mencegah hal ini tentu perlu menjadi fokus lintas kementerian. Meski Presiden Jokowi mengatakan perlu adanya upaya kerjasama dan meredam kampanye negatif sawit, tetapi Indonesia juga perlu mendorong sawit berkelanjutan di dalam negeri.
"Saya rasa upaya ini cukup banyak, ambil contoh bagaimana kita perlu peran lembaga keuangan dalam mendorong agar perusahaan sawit menerapkan prinsip NDPE (no deforestation, no peat, no exploitation). Jika terbukti melanggar, tidak diberikan pinjaman modal," jelasnya.
Sementara itu komoditas batubara sudah terkena imbasnya. Saat ini harga batubara acuan anjlok, terendah dalam tiga tahun sebesar 64,8 ton. Selain dari turunnya permintaan China dan isu pengenaan kuota impor, permintaan dari Eropa dan Asia Timur juga terus menurun akibat pengalihan energi ke gas alam dan terbarukan.
Untuk itu, ia menilai Kementerian ESDM dan Perindustrian perlu cermat untuk mulai melakukan sinergi dengan mencoba untuk mengolah batubara tersebut di dalam negeri. "Saat ini sudah ada peluang gasifikasi, tetapi ke depan perlu ditemukan yang lain," imbuhnya.
Di sektor batubara ini juga menghadapi dilema mengenai perpanjangan kontrak yang akan berakhir 5 tahun ke depan. Andry menilai, regulasi operasional pasca kontrak pun harus jelas. Tanpa ini, investasi di sektor tersebut akan hanya berlangsung pada jangka pendek saja.
Kemudian industri besi dan baja menghadapi cukup banyak permasalahan saat ini. Kendati begitu, di dalam negeri masih ada peluang untuk ekspor meskipun BUMN seperti Krakatau Steel (KRAS) merugi dan terlilit utang akibat melemahnya daya saing dan kekacauan mismanajemen perusahaan.
Dalam hal ini, cost of production perlu ditekan, salah satu caranya adalah menggunakan teknologi blast furnance (taur tiup). Ini sudah dilakukan oleh KRAS, setelah penantian selama 10 tahun. Pekerjaan selanjutnya adalah restrukturisasi utang dan mengelola masuknya besi dan baja impor.
"Banjirnya impor besi dan baja ini perlu dicermati. Di tengah harga besi dan baja mengalami tren penurunan, tidak hanya KRAS, beberapa industri juga tidak mampu mencapai utilisasi minimum sebesar 70 persen agar mendapatkan keuntungan," ujarnya.
Untuk industri kayu, pemerintah perlu mendorong agar sertifikasi SVLK hanya di hulu saja. Tujuan SVLK salah satunya adalah agar tidak terjadi ilegal logging. Jadi jika hulunya sudah patuh, maka sampai hilir juga akan patuh.
"Tetapi tentu perlu ada kesinambungan dengan sertifikasi lebih luasnya seperti FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) dan pengetatan di Bea Cukai," kata Andry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika