REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh Idealisa Masyrafina, M Nursyamsi, Febryan A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercayakan penangangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada mantan CEO Mahaka Group, Erick Thohir. Ada lebih dari 142 BUMN yang eksis dengan kondisi dan neraca keuangan yang berbeda-beda.
Erick mengakui menjadi menteri BUMN bukan sebuah pekerjaan mudah. Apalagi, Kementerian BUMN memiliki banyak pekerjaan rumah sangat berat mulai dari BUMN-BUMN yang alami kerugian hingga mereka yang memiliki utang besar.
Beberapa catatan pekerjaan penting untuk pembenahan BUMN-BUMN disampaikan sejumah pihak. Ekonom senior Indef, Aviliani, menilai Erick harus meninjau ulang keberadaan BUMN-BUMN yang terus rugi.
"Untuk BUMN yang mengalami kerugian perlu ditinjau perlu tidaknya dipertahankan," kata Aviliani, akhir pekan ini.
Apabila tidak lagi mempunyai prospek ataupun terus merugi, Aviliani menyatakan perlu adanya keputusan untuk diakuisisi BUMN lain yang akan mampu menambah value chain.
Aviliani pun menyoroti BUMN yang punya utang besar. "BUMN dengan utang besar harus dievaluasi kembali apabila masih punya prospek dan mampu untuk mengembalikan, atau justru bila dilanjutkan justru dapat merugi, perlu diambil keputusan," kata Aviliani.
Upaya lain yang perlu dilakukan untuk membenahi BUMN adalah dengan melanjutkan rencana holding (perusahaan induk) BUMN. Hal ini dimaksudkan agar sesama perusahaan BUMN tidak saling bersaing, tetapi saling sinergi, berekosistem dan memberi nilai yang lebih besar.
Adapun BUMN besar yang mendapat sorotan publik seperi Garuda Indonesia, Asuransi Jiwasraya, dan Krakatau Steel perlu segera dibenahi. Menurut Aviliani, pembenahan terhadap ketiganya penting karena hal ini akan menpengaruhi reputasi BUMN dan pemerintah.
Aviliani pun meminta Erick terkait tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) BUMN perlu diimplementasikan, terutama pada BUMN yang belum go public.
Untuk kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO) BUMN, disarankannya tidak lagi monopoli, tapi mempunyai kesempatan yang sama dengan pelaku lain. "Itu PR penting untuk Menteri BUMN," kata Aviliani. (Idealisa Masyrafina)
Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir mempunyai tugas yang cukup berat dalam membenahi persoalan di BUMN. Toto menyebut sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Erick.
Ini mulai dari menyelesaikan program pembentukan sectoral holding sampai pembentukan superholding BUMN, Termasuk, kata Toto, penyelesaian proses restrukturisasi BUMN-BUMN besar yang masih bermasalah atau rugi seperti Krakatau Steel dan Garuda Indonesia.
"Selain itu, perbaikan tata kelola BUMN sehubungan makin banyaknya kasus korupsi di BUMN," ujar Toto di Jakarta, Jumat (25/10).
Pekerjaan Erick lainnya, menurut ekonom Indef Bhima Yudhistira, merombak jajaran direksi sejumlah BUMN. Bhima menilai banyak pejabat BUMN yang ditunjuk secara serampangan oleh mantan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Menurut Bhima, selama ini kursi direksi BUMN diisi oleh orang-orang yang hanya sibuk mengikuti keinginan dari Rini Soemarno. Penunjukannya pun dinilai hanya berdasarkan kedekatan semata alias suka atau tidak suka.
Akibatnya, jajaran direksi BUMN bekerja secara tak profesional. Untuk itu, Bhima mengusulkan agar para direksi BUMN yang diangkat Rini Soemarno pada akhir masa jabatannya untuk dirombak.
"BUMN yang direksinya diangkat karena motif like and dislike, sebaiknya dibongkar kembali. Mereka sulit bekerja profesional dan independen karena merasa sudah berutang budi kepada menteri sebelumnya," kata Bhima.
Bhima berharap Erick Thohir bisa mengembalikan BUMN menjadi korporasi yang bekerja secara profesional dan berorientasi kepada kinerja. Selain itu, ia juga berharap agar tidak ada lagi pengangkatan direksi BUMN atas dasar suka atau tidak suka.
"Kepemimpinan menteri BUMN yang baru jangan lagi menciptakan geng atau sekelompok direksi BUMN yang sangat dekat dengan menterinya. Di mana direksi yang tidak masuk ke dalam geng dengan mudah dicopot di tengah jalan meskipun kinerjanya bagus," ujar Bhima.
Seperti diketahui, Rini Soemarno merombak jajaran direksi sejumlah Bank BUMN. Salah satunya BRI. Padahal waktu itu Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar tak ada menteri yang membuat kebijakan strategis jelang habisnya periode pemerintahan 2014-2019.
Menurut Bhima, perombakan itu menunjukkan adanya motif suka dan tidak suka dalam perombakan direksi. Padahal kinerja BRI saat itu sangat bagus.
"Profesionalitas dan integritas direksi BUMN sangat penting agar tidak ada lagi yang terseret kasus korupsi seperti marak terjadi pada masa Kementerian BUMN dipimpin Rini Soemarno," kata Bhima.
Total aset BUMN saat ini ada di angka Rp 8.092 triliun (sampai 31 Desember 2018). Angka tersebut naik Rp 882 triliun dari capaian 2017 sebesar Rp 7.210 triliun. Total BUMN tercatat di pasar modal ada 20.
Ikuti Whatsapp Channel Republika