REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PKP Indonesia Verry Surya Hendrawan meyakini pernyataan minta maaf yang disampaikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bukan ditujukan untuk partainya. Sebab, mantan wakil sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Itu, sejak awal partainya memberikan dukungan yang tulus dan tanpa syarat.
Karena itu, PKPI memahami dan menghormati sepenuhnya penyusunan Kabinet Indonesia Maju. "Kami meyakini sepenuhnya bahwa pernyataan Presiden dan Wapres ini, bukan ditujukan untuk PKP Indonesia," ujar Verry kepada wartawan, Ahad (27/10).
Terlebih, PKPI juga menilai penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Karena itu, ia menegaskan PKPI akan terus menjadi pendukung pemerintahan lima tahun mendatang dan menjadi bagian aktif dari pembangunan.
“Kami mendukung susunan kabinet yang telah diumumkan dan mendoakan kelancaran dalam menjalankan tugas," ujar Verry.
Ia justru memaknai pernyataan maaf Jokowi-Ma'ruf itu sebagai tauladan dan perwujudan sikap santun dan rendah hati negarawan. Ini karena keduanya peka dan memahami suasana kebatinan para pendukungnya yang setia.
"Sangat patut untuk diikuti oleh semua anak bangsa," ujarnya.
Sebelumnya, permintaan maaf diawali pernyataan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri silaturahmi dan tasyakuran di depan para pendukungnya, Jumat (25/10) malam. Ia meminta maaf kepada para relawan yang belum terakomodasi dalam Kabinet Indonesia Maju.
Sehari setelahnya, giliran Jokowi yang minta maaf kepada sejumlah pihak yang tidak terakomodasi ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Yang kecewa, berarti, lebih dari 266 juta orang pasti kecewa. Artinya, pasti yang kecewa lebih banyak dari yang senang dan mungkin juga sebagian dari yang hadir ada yang kecewa. Jadi, saya mohon maaf tidak bisa mengakomodasi semuanya karena, sekali lagi, ruangnya hanya 34," kata Jokowi dalam pidatonya saat peresmian pembukaan Musyawarah Besar ke-10 Pemuda Pancasila (PP) di Hotel Sultan, Sabtu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika