Senin 28 Oct 2019 00:30 WIB

Gus War Minta Polemik Menteri Agama Diakhiri

Gus War menilai jika ada kekurangan terhadap Menag bisa dibantu wakilnya.

Menteri Agama Fachrul Razi menjawab pertanyaan wartawan usai serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (23/10).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Menteri Agama Fachrul Razi menjawab pertanyaan wartawan usai serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (23/10).

REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI -- Pengasuh Pondok Pesantren Al Amien, Ngasinan, Kelurahan Rejomulyo, Kota Kediri, Jawa Timur, KH Anwar Iskandar menilai pro kontra sosok Menteri Agama Fachrul Razi seharusnya tidak diperpanjang. Sebab saat ini yang harus dipikirkan adalah membentengi negara dari radikalisme.

"Menteri itu disesuaikan dengan tupoksi. Pejabat disesuaikan dengan tupoksi. Tugas berat sekarang ini seperti yang dikatakan Presiden, bentengi negara ini dari radikalisme," kata Anwar Iskandar(Gus War) dalam acara bedah buku fiqih kebangsaan II dalam peringatan Hari Santri di PP Al Amien, Ngasinan, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kediri, Ahad.

Dia mengatakan, dalam mengatasi radikalisme dibutuhkan prinsip the right man on the right place. Sosok menteri agama sekarang ini berlatar belakang seorang tentara yang diyakini nasionalisme kuat termasuk pemahaman politik.

"Berlatar belakang TNI, kami yakini nasionalisme kuat, juga pemahaman politik cukup. Walaupun tidak berbasis pendidikan agama tapi punya pemahaman yang cukup tentang politik dan strategi selamatkan negara. Itu penting," kata dia.

Ia juga menambahkan, jika ada kekurangan tentang sosok Menteri Agama yang telah dipilih saat ini bisa dibantu oleh wakilnya termasuk dirjen yang bertugas. Nantinya, dari kementerian agama juga bisa merangkul tokoh agama, kiai, maupun ulama untuk ikut memerangi radikalisme.

Gus War, sapaan akrabnya juga mendukung penuh seminar ini. Dalam acara tersebut turut serta dihadiri para gus dan ning dari berbagai pondok pesantren di Kota Kediri. Mereka bisa memahami Islam yang sebenarnya, sehingga bisa menyikapi tentang negara bangsa.

"Negara ini adalah negara bangsa dan bukan negara agama. Sistemnya juga harus sistem kebangsaan bukan sistem yang berbasis lainnya. Jadi, kiai paham tidak terpengaruh oleh paham yang bertentangan dengan negara bangsa dan Pancasila seperti radikalisme, liberalisme, komunisme," kata Gus War.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement