REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membangun 1.900 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di wilayah DKI Jakarta. Pembangunan SPLU ini guna untuk memenuhi kebutuhan kendaraan listrik di Jakarta.
GM PLN Distribusi Jakarta Raya, M Ikhsan Asaad menjelaskan pembangunan SPLU di Jakarta ditargetkan sebanyak 3.000 SPLU. Proyek ini sudah berjalan dari tiga tahun lalu. Namun, pada tahun ini PLN sudah membangun 1.900 SPLU.
"Tujuannya (dibangun SPLU) untuk membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan listrik di tempat umum tanpa harus jadi pelanggan PLN. Ini bisa dipakai untuk mengisi daya motor listrik, scooter, sepeda, pedagang kaki lima juga," ujar Ikhsan, Senin (28/10).
Dalam waktu dekat, menurutnya, bakal ada beberapa SPLU yang diresmikan di sejumlah kota, seperti Banten, Bandung, dan Bali. Kendati demikian, menurut dia, pemilik kendaraan listrik sebenarnya tak harus mengisi daya di SPLU, tetapi dapat dilakukan di rumah seperti halnya saat mengisi daya ponsel.
Ia menyebut, 85 persen kendaraan listrik di Eropa mengisi daya di rumah. PLN pun siap memberikan diskon untuk pemilik kendaraan listrik guna mengisi daya di rumah sebesar 30 persen pada pukul 22.00 hingga 04.00 waktu setempat.
Adapun saat ini, pihaknya juga saat ini memberikan diskon pengisian daya di SPLU sebesar 100 persen untuk mobil listrik dan 75 persen untuk motor listrik.
Pihaknya juga akan berupaya menyediakan SPLU di tempat-tempat umum sesuai kebutuhan, antara lain dengan menggandeng bank untuk mengembangkan SPLU di kantor bank maupun lokasi mesin ATM.
"Skema bisnisnya partnership on partnerhip operation. Jadi pelanggan mitra kami yang bangun (SPLU), mereka juga yang akan mengoperasikannya. Sedangkan, untuk ketetapan tarifnya tetap dari pemerintah, yakni Kementerian ESDM," jelas dia.
Adapun berdasarkan International Energy Agency (IEA), negara pengguna terbesar mobil listrik adalah China dengan 2,24 juta unit. Di susul Amerika Serikat (AS) yang mencapai 1,13 juta unit seperti terekam dalam databooks di bawah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika