REPUBLIKA.CO.ID, PULAU PUNJUNG- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko mengatakan salah satu PR Kementerian Pertanian adalah penataan industri dan distribusi pupuk buat masyarakat petani. Menurut Moeldoko subsidi pupuk dari pemerintah masih kerap kurang tepat sasaran.

"Kita harus melakukan penataan pupuk. Industri pupuk juga jadi persoalan. Jadi petani itu harus menjadi bagian utama untuk menerima subsidi," kata Moeldoko usai penyerahan Kartu Tani kepada petani di Kabupaten Dharmasraya, Senin (28/10).

Mantan Panglima TNI itu mengatakan selama ini persoalan yang dihadapi petani adalah pupuknya sudah disubsidi, tapi pupuknya tidak ada. Kalaupun pupuk subsidi sudah ada, tapi tersedia dengan harga yang sangat mahal.

Menurut Moeldoko, negara harus ada untuk mengatasi persoalan pupuk ini. Supaya petani mendapatkan pupuk bersubsidi dengan akses yang mudah.

Harapan pemerintah kata Moeldoko, setiap pasca panen, petani dapat menikmati hasil jerih payahnya dengan jumlah yang banyak dan harga yang memuaskan. Selain pupuk, persoalan lain yang dihadapi petani Indonesia kata Moeldoko ialah kekurangan lahan.

Berdasarkan hasil survei BPS menurut Moeldoko setiap tahun Indonesia kekurangan 120 ribu hektare lahan baku pertanian. Menurut dia, pemerintah bisa menyelesaikan persoalan ini dengan menyediakan lahan pengganti.

"Harus ada substitusi. Bagaimana cara mencari lahan penggantinya. Caranya kebijakan harus diatur dengan sebaik, agar kebijakan industri tidak menabrak kebijakan pertanian," ucap Moeldoko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika