REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku bakal mengevaluasi berbagai program yang belum berjalan optimal. Salah satunya adalah proyek investasi yang kadung mangkrak.
Menteri KKP Edhy Prabowo berkomitmen bakal mengevaluasi proyek investasi kelautan dan perikanan yang mangkrak. Seperti proyek pembangunan pelabuhan-pelabuhan perikanan milik KKP yang dihentikan. Karena proyek tersebut terhenti, pelimpahan tanggung jawab tak bisa dialihkan ke kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan maupun Pariwisata.
"Dulu sudah ada program pembangunan pelabuhan-pelabuhan buat perikanan yang milik KKP. Banyak sekali, tapi tiba-tiba dihentikan. Sementara ada yang sudah investasi. Kalau total semua ratusan miliar, ini kan mubazir," kata Edhy usai menggelar dialog dengan sejumlah nelayan, di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Senin (28/10).
Seperti diketahui, sebanyak 33 proyek pelabuhan nasional ditemukan mangkrak. Padahal, investasi yang sudah digelontorkan untuk pelabuhan-pelabuhan tersebut mencapai Rp 2,8 triliun. Adapun pelabuhan-pelabuhan tersebut terdapat di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua.
Meski tak seluruh pelabuhan itu merupakan domain KKP, namun sejumlah pelabuhan yang berkaitan dengan transaksi perikanan berada dalam opersional teknis KKP. Untuk itu pihaknya akan segera mencari titik persoalan dan kelanjutan dari proyek yang ada guna mengejar realisasi investasi perikanan yang lebih tinggi.
"Ini (pelabuhan-pelabuhannya) juga akan kita evaluasi untuk kita coba hidupkan kembali. Minimal PR (pekerjaan rumah) yang sudah dibangun dulu, kita lanjutkan," ungkapnya.
Di sisi lain, Edhy juga menargetkan investasi prioritas di sektor pengolahan ikan dan hilirasasi. Pihaknya juga mengaku akan melakukan penyederhanaan regulasi agar investor tertarik menanamkan modalnya di dalam negeri. Dia tak memungkiri bahwa saat ini terdapat kecenderungan investor yang khawatir menanamkan modalnya di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Meski begitu dia membeberkan, saat ini sejumlah negara telah berkomitmen menggelontorkan investasi ke Indonesia. Negara-negara tersebut antara lain Jepang, Korea, hingga Vietnam.
"Kalau melihat dari ceritanya memang mereka (investor) khawatir. Ibaratnya untuk apa saya investasi pengolahan ikan kalau saya gak punya akses nangkap ikan? Kalau di bisnis kan semua harus serba pasti," pungkasnya.
Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada 2018 mencapai Rp 721,3 triliun atau hanya naik sebesar 4,1 persen jika dibandingkan 2017. Angka itu juga meleset dari target realisasi investasi di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 765 triliun.
Di sektor perikanan budidaya, investasi tercatat mengalami peningkatan. Mengacu catatan KKP, pada 2016 investasi di sektor tersebut tercatat hanya Rp 304 miliar, sedangkan pada 2017 naik menjadi Rp 869 miliar.
Realisasi investasi sempat turun di angka Rp 635 miliar pada 2018. Meski begitu, hingga Oktober 2019 realisasi investasi budidaya perikanan menyentuh angka Rp 893 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika