REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai perlu menyusun proyek strategis perikanan dan kelautan. Hal itu guna menghindari proyek investasi yang mangkrak.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim dan Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, proyek investasi mangkrak oleh KKP dalam lima tahun ke ke belakang memang harus dievaluasi. Salah satu evaluasi yakni mengidentifikasi program proyek strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“KKP memang harus susun dulu, mana program-program yang strategis agar tidak mangkrak (proyeknya),” kata Abdul saat dihubungi Republika.co.id, Senin (28/10).
Dia melanjutkan, pemerintah juga perlu melibatkan pemerintah daerah (pemda) untuk meminta masukan mengenai kebutuhan apa saja oleh masing-masing daerah. Karena tak menutup kemungkinan, kesalahan identifikasi permasalahan dapat berujung pada aksesibilitas yang tak tepat sasaran dengan daerah.
Dia juga menggarisbawahi komitmen pemerintah yang ingin memprioritaskan sektor pengolahan ikan sebagai salah satu sektor yang digenjot dalam lima tahun ke depan. Hanya saja lagi-lagi menurutnya, pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan pemda agar proyek yang dicanangkan dapat terealisasi dengan baik.
Sebab selama ini menurutnya, pemerintah belum memiliki arah yang jelas terhadap proyek pembangunan perikanan dan kelautan yang berkesinambungan dan berorientasi terhadap daerah. Padahal, kata dia, sejumlah daerah memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar, semisal di daerah Indonesia Timur.
Di saat potensi perikanan dan kelautan Indonesia yang besar, menurut dia rancangan kebijakan pembangunan berdasarkan anggaran investasi harus dilakukan dengan cara profesional dan tepat sasaran.
Sebab berdasarkan catatan KKP, dari potensi lahan perikanan seluas 12,1 juta hektare yang ada, Indonesia baru memanfaatkan lahan perikanan seluas 325.825 hektare. Sedangkan pelabuhan-pelabuhan dan pasar pelelangan ikan juga dinilai belum seluruhnya merata.
“Aksesnya juga diperhatikan, misal di daerah timur (Indonesia) yang potensinya besar, arahkan investasinya ke sana. Jadi ada nilai tambah,” ungkapnya.
Dalam lima hari masa jabatannya sebagai Menteri KKP, Edhy Prabowo mengaku tak terlalu mengetahui banyak mengenai sektor perikanan dan kelautan. Hanya saja berdasarkan pengalamannya menjadi Ketua Komisi IV DPR RI, pihaknya mengaku bakal mempelajari lebih jauh hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi.
“Saya akan gelar komunikasi dua arah,” kata Edhy.
Seperti diketahui, sebanyak 33 proyek pelabuhan nasional ditemukan mangkrak. Padahal, investasi yang sudah digelontorkan untuk pembangunan pelabuhan-pelabuhan tersebut mencapai Rp 2,8 triliun.
Adapun pelabuhan-pelabuhan tersebut terdapat di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan Papua. Meski tak seluruh pelabuhan itu merupakan domain KKP, namun sejumlah pelabuhan yang berkaitan dengan transaksi perikanan berada dalam operasional teknis KKP.
Edhy menekankan, bahwa kebijakan yang kurang pada kinerja mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti akan disempurnakan. Pihaknya juga tak segan memuji kinerja pendahulunya tersebut karena dinilai mampu berdedikasi tinggi terhadap kedaulatan perikanan Indonesia.
Ke depan, dengan target investasi yang terus diburu, tak menutup kemungkinan KKP akan mengekspor produk-produk ikan olahan yang bernilai tambah. Sehingga diharapkan terjadi multiplayer effect apabila industri pengolahan ikannya telah terealisasi.
Usai menggelar pertemuan dan berdialog dengan nelayan, di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Senin (28/10), Edhy rencananya bakal bertolak ke Karawang dan lanjut berkeling Pulau Jawa. Hal itu dilakukan guna menegur sapa dan mendengar aspirasi daerah, baik dari kalangan nelayan, pengusaha, hingga pemda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika