REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA -- Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua, Bevadigi Balom meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan izin pemekaran wilayah Pegunungan Tengah Papua di Wamena. Bevadigi menilai Presiden perlu memberikan perhatian lebih pada wilayah Pegunungan Tengah.
Hal ini disampaikannya saat berdialog dengan Presiden di Hotel Grand Baliem, Wamena, Senin (28/10). "Kalau ada berkat yang dibagi ke provinsi lain, maka kalau bisa jantung duluan. Jantung itu kami Pegunungan Tengah. Suara sah 100 persen pak," kata Bevadigi.
Ia mengatakan, wilayah Pegunungan Tengah memiliki potensi kekayaan SDA yang lebih bernilai daripada wilayah lain, seperti tambang emas dan permata. Selain itu, Pegunungan Tengah menyumbangkan 100 persen suara sah untuk Jokowi-Maruf di Pilpres kemarin.
"Misalnya aspal ke Lanijaya sampai saat ini belum Pak Menteri. Aspal ke seluruh kabupaten belom Pak Menteri, padahal pemilik suara pemenang Presiden. Kadang-kadang jadi pemimpin harus sama rata, tapi juga dilihat Pak, yang kerja duluan begitu," ujar dia.
Sementara itu, mantan Ketua DPRD Jayawijaya dan Bupati Kabupaten Tolikara John Tago berharap Presiden Jokowi dapat meletakkan batu pertama pembangunan kantor gubernur Provinsi Lapogo, Pegunungan Tengah.
Menanggapi permintaan pemekaran wilayah itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menindaklanjutinya. "Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah, jangan tepuk tangan dulu, akan saya tindak lanjuti," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, pemerintah sebenarnya masih menerapkan moratorium pemekaran di seluruh daerah Indonesia. Bahkan, menurutnya, terdapat 183 usulan pemekaran dari berbagai daerah.
"Begitu dibuka satu, yang lain pasti ngantre di depan kantor setiap hari. Ada 183 yang mengajukan di meja saya, tumpukannya mungkin dua kali ini, baik provinsi, kabupaten dan kota. Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) saya setelah pulang dari sini," jelas Jokowi.
Saat berkunjung ke Wamena, Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah tokoh adat dan tokoh agama. Dalam kesempatan itu, Presiden menerima berbagai usulan dari tokoh masyarakat.
Dalam acara ini, Presiden turut didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Plt Kapolri Komjen Ari Dono, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.