REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang dan Korea Selatan (Korsel) membantah laporan media yang mengatakan kedua pemerintahan sedang mempelajari rencana program ekonomi gabungan. Sebuah rencana yang bertujuan menurunkan ketegangan atas isu kerja paksa selama masa kolonial.
Surat kabar Jepang Kyodo melaporkan, Korsel dan Jepang mempertimbangkan program yang melibatkan perusahaan dari kedua negara. Tapi pemerintah Jepang tidak akan menyediakan dana yang sesuai dengan posisi mereka dalam isu kerja paksa.
Jepang bersikeras isu kerja paksa sudah selesai dalam perjanjian 1965. Kepala Staf Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan laporan itu tidak benar. Kementerian Luar Negeri Korsel juga membantah laporan tersebut.
"Saat tetap menghormati keputusan hakim, pemerintah (Korsel) terbuka untuk menemukan cara yang masuk akal yang dapat diterima korban dan rakyat dari kedua negara dan terus berkomunikasi dengan otoritas diplomatik Jepang," kata Kementerian Luar Negeri Korsel dalam pernyataan mereka, Selasa (29/10).
Suga menolak berkomentar tentang apakah gagasan program tersebut ada dalam surat yang diberikan Presiden Korsel Moon Jae-in pada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pekan lalu. Hubungan Korsel-Jepang memburuk dalam beberapa bulan terakhir setelah Mahkamah Agung Korsel memutuskan perusahaan Jepang harus membayar kompensasi kerja paksa selama masa kolonial pada 1910 sampai 1945. Hubungan kedua negara memburuk atas sejarah kolonial Jepang di Semenanjung Korea.
Ikuti Whatsapp Channel Republika