Selasa 29 Oct 2019 13:58 WIB

APBD Kecil, Pemda Maluku Curhat ke Jokowi

Nominal APBD Maluku tidak sesuai dengan rentang kendali yang luas

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Esthi Maharani

Foto: Antara/Izaac Mulyawan

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi Rumah Sakit Lapangan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Ishak Umarella yang dibangun di kompleks Universitas Darussalam (Unidar), Desa Tulehu, Pulau Ambon Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Selasa (29/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah daerah (pemda) Maluku mengeluh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kecilnya aliran dana dari pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi. Hal ini disampaikan gubernur dan para bupati/walikota se-Maluku dalam rapat terbatas bersama Jokowi pada Senin (28/10) malam.

Selain membahas penanganan bencana gempa bumi yang sempat melanda Maluku pada 26 September 2019 lalu, Presiden juga mendengar aspirasi dari para kepala daerah di Maluku terkait terbatasnya APBD. Para kepala daerah menyampaikan bahwa nominal APBD Maluku tidak sesuai dengan rentang kendali yang luas, khususnya di wilayah kepulauan. Hal ini tentu berbeda dengan wilayah lain di Indonesia yang rentang kendali pemerintahannya didominasi wilayah darat.

"Ya tadi malam saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, seluruh bupati dan wali kota sudah rapat terbatas. Tadi malam jam 9 malam sampai jam 10-an. Yang disampaikan juga sama seperti yang tadi bapak sampaikan. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang," ungkap Presiden saat berdialog dengan warga di posko pengungsi Universitas Darussalam, Senin (28/10) malam.

Menanggapi keluhan para kepala daerah, Jokowi pun langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, meskipun dirinya sebagai Presiden memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan soal fiskal, tetapi pemegang uang negara adalah Menteri Keuangan.

"Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden," katanya.

Presiden Jokowi mengaku kalau masukan terkait minimnya anggaran kerap disampaikan oleh kepala daerah. Namun ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga APBN pun memiliki keterbatasan.

"Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku," jelasnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dana transfer ke daerah pada APBD Provinsi Maluku sebesar Rp 2,66 triliun. Angka ini memang jauh lebih kecil dibanding dana transfer ke daerah dalam APBD Papua yang menyentuh Rp 13,1 triliun. Kecilnya angka transfer ke daerah inilah yang dikeluhkan para kepala daerah di Maluku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika