REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melihat anggaran daerah tahun 2019 tidak digunakan secara efektif. Pasalnya, hingga dua bulan sebelum akhir tahun, dana yang terserap hanya sekitar 60 persen.
"Akhir tahun ini, kita akan melihat, saya mendapatkan informasi dari jajaran Kemendagri, lebih kurang 60 persen penyerapan, bahwa ini lagi dua bulan lagi," ujar Tito di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).
Tito mengatakan, persentase tersebut menunjukkan penggunaan dana daerah tidak digunakan secara efektif. Karena itu, ia akan mengevaluasi setiap provinsi-provinsi maupun kabupaten-kabupaten yang mendapatkan dana daerah tersebut.
"Artinya apa, penggunaan dana tak digunakan secara efektif. Yang ke publik berapa untuk pembangunan," jelas dia.
Mantan Kapolri itu mengaku ingin membuat iklim yang kompetitif di lingkungan pemerintahan. Ia akan memberikan penghargaan bagi yang memiliki kinerja bagus dan akan mengumumkan ke publik mana saja yang memiliki kinerja kurang bagus.
"Kemudian setelah itu, kita juga aktifkan Irjen Inspektorat, untuk melihat, menyisir, program-program yang tepat sasaran atau tidak," katanya.
Sebelumnya, Tito mengatakan, langkah awal bekerja akan belanja masalah terlebih dahulu. Ia mengaku sudah mengerti misi yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada dirinya untuk menjalankan tugasnya di Kemendagri.
"Saya harus belanja masalah dulu, saya mengerti misi apa yang disampaikan presiden kepada saya," ujar Tito kepada wartawan usai prosesi serah terima jabatan Mendagri di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).
Ia mengatakan, ada beberapa amanat yang diberikan Jokowi di antaranya penyederhanaan, mendukung investasi, reformasi birokasi, serta mengubah kultur pemerintahan baik tingkat pusat dan daerah agar lebih bersifat melayani. Kemudian, Tito akan merumuskan hal-hal yang harus dikerjakan dan dilakukan cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika