REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menjajaki kerja sama dengan Kanada. Hal ini diungkapkan Wali Kota Malang, Sutiaji setelah melakukan audiensi dengan perwakilan Kanada di Balai Kota Malang, Selasa (29/10). "Jadi mereka menjajaki, ada beberapa hal yang ingin dikerjasamakan," kata Sutiaji kepada wartawan.
Menurut Sutiaji, Kanada berkeinginan untuk melakukan kerja sama pada bidang pengelolaan air. Bahkan, pada bidang lingkungan hidup dan pendidikan juga. Selain itu, Kanada juga tertarik dalam kerja sama di bidang infrastruktur.
Pada aspek infrastruktur, Sutiaji mengungkapkan, Kanada berkeinginan membantu penerapan transportasi Light Rail Transit (LRT) di Kota Malang. Meski belum memastikan persetujuannya, Pemkot Malang akan selalu terbuka pada penawaran kerja sama yang diajukan. "Nanti kita semakin banyak funding, akan semakin enak. Intinya, mana yang bisa disinergikan, akan kami sinergikan," jelasnya.
Seperti diketahui, Pemkot Malang telah memunculkan ide pembangunan LRT dalam mengatasi kemacetan. Ide ini telah dicetuskan di hadapan pemerintah daerah lainnya, terutama Gubernur Jawa Timur. Gagasan ini telah disambut baik oleh pemerintah provinsi Jawa Timur (Jatim).
Sutiaji mengatakan, awalnya Kota Malang berkeinginan membangun moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT). Namun karena tingginya pembiayaan, pihaknya pun membatalkan. Berdasarkan informasi yang diterima, biaya pembangunan MRT dapat mencapai Rp 700 miliar per kilometer (km).
Sementara pada moda transportasi LRT, hanya menghabiskan biaya sekitar Rp 450 miliar per km. "Kita ambil yang LRT. Apalagi, kemarin ada juga jenis baru model kapsul, tidak seperti gerbong banyak tapi mini," jelas Sutiaji saat ditemui wartawan di Mapolresta Malang, kemarin.
Menurut Sutiaji, pemilihan LRT berbentuk kapsul lebih sesuai di Kota Malang. Sebab, moda transportasi ini tidak akan mengambil lahan besar sehingga efisiensinya cukup bagus. Ia memperkirakan, pembuatannya tidak akan lebih dari MRT, yakni Rp 200 miliar per km.
