REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI) Retno Marsudi memaparkan prioritas utama politik luar negeri Indonesia untuk lima tahun ke depan bagi pemerintahan baru Joko Widodo. Dia menekankan 4+1 prioritas yang senada dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat kabinet Indonesia Maju.
Empat prioritas utama tersebut yaitu penguatan ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, peningkatan kontribusi Indonesia untuk dunia, dan kepemimpinan di kawasan dan dunia. Hal itu ditambah +1 yaitu infrastuktur diplomasi yang menguatkan keempat prioritas itu.
"Dengan mempertimbangkan amanah konstitusi dan visi misi Presiden/Wakil Presiden, maka prioritas Polugri 5 tahun ke depan merupakan kontinuitas dari pelaksanaan politik luar negeri 5 tahun ke belakang, ditambah beberapa penajaman di beberapa bagian," ujar Retno di hadapan wartawan di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (29/10).
Retno mengambil amanah konstitusi dari penggalan paragraf ke empat Undang-Undang dasar 1945 yang harus dijalankan oleh diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Dari paragraf UUD 1945 tersebut terdapat beberapa elemen yang merupakan amanah bagi pelaksanaan politik luar negeri, yaitu melindungi seluruh bangsa Indonesia, melindungi tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
"Amanah ini membentuk ruh politik luar negeri Indonesia. Ruh tersebut harus terus terjaga dengan baik dan dilaksanakan sebagai satu kesatuan," ujarnya.
Retno mengatakan, selama lima tahun yang lalu, Indonesia telah berhasil menjaga ruh tersebut dengan menjalankan politik luar negeri yang berdiri tegak, bermartabat dan berwibawa. Sehingga dalam lima tahun ke depan, ruh tersebut akan tetap dijaga.
"Kita ingin melihat diplomasi Indonesia yang berhasil memperjuangkan kepentingan nasional dan kita ingin melihat diplomasi Indonesia yang terus dapat berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia," Retno menambahkan.
Sementara dalam menjalankan prioritas pertama, Retno menekankan penguatan diplomasi ekonomi yang terdiri dari enam langkah utama. Namun, yang pertama dan utama adalah kapitalisasi penguatan pasar domestik.
Retno juga menyampaikan akan ada penguatan pasar tradisional dan terobosan di pasar non-tradisional. Menlu juga menuturkan akan ada percepatan perjanjian perdagangan, preferential trade agreement (PTA), dan lain sebagainya untuk memuluskan diplomasi ekonomi RI.
Pada prioritas kedua, Retno menegaskan diplomasi perlindungan masih akan menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. "Negara harus terus hadir untuk melindungi warga negara di luar negeri," kata dia.
Untuk prioritas ketiga, ada diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Diplomasi, kata Retno, harus dapat bekerja untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. "Penyelesaian batas-batas negara akan diintensifkan melalui perundingan," ujar Retno.
Prioritas keempat adalah meningkatkan kontribusi Indonesia dan kepemimpinan di kawasan dan dunia. Retno mengatakan, Indonesia akan sangat sibuk dalam lima tahun ke depan.
Sebab, hingga 2020, Indonesia akan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ini diikuti dengan keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Tak hanya itu, Indonesia bahkan akan menjadi ketua ASEAN dan ketua G20 pada 2023.
Sementara prioritas plus 1 yang disampaikan Retno, yakni infrastruktur diplomasi yang kuat. Retno menegaskan kementeriannya akan mendidik para diplomat menjadi andal dan berkualitas.
"Beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur mesin diplomasi, adalah reformasi diplomasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika, dan transformasi digital," kata Retno. Retno mengharapkan, semua prioritas tersebut dapat dijalankan dengan baik sehingga tercapai hasilnya di lima tahun ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika