REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera membangun hunian tetap bagi korban bencana Palu, Sulawesi Tengah. Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan pembangunan hunian tetap tersebut akan dimulai akhir 2019.
“Kementerian PUPR memprogramkan membangun 8.465 unit hunian tetap dari target keseluruhan sebanyak 11.465 unit,” kata Arie, Selasa (29/10).
Arie menjelaskan kebutuhan lahan membangun hunian tetap tersebut seluas 427,4 hektare. Dia memastikan pembangunannya akan tersebar di beberapa tempat, yakni di Duyu sebanyak 450 unit, di Tondo-Talise 4.878 unit, di Pombewe sebanyak 3.000 unit, dan hunian tetap satelit 3.460 unit.
“Pembangunan hunian tetap ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi yang akan membangun sebanyak 3.000 unit rumah di daerah Tondo,” ujar Arie.
Dari 8.465 unit yang akan disediakan, Arie mengatakan 1.600 unit diantaranya akan masuk ke pembangunan tahap pertama. Pembangunan tahap pertama itulah yang akan dimulai akhir 2019.
Dia menambahakan pembangunan hunian tetap tahap pertama tersebut diperkirakan selesai pada April 2020. Sementara sebanyak 6.400 unit sisa hunian tetap akan dibangun hingga akhir 2020.
“Pembangunan menggunakan teknologi rumah tahan gempa Risha tipe 36 dengan biaya pembangunan Rp 50 juta per unit,” ujar Arie.
Dia menjelaskan konsep hunian tetap yang akan dibangun merupakan rumah tumbuh. Untuk itu, Kementerian PUPR juga tengah membahas usulan warga yang membutuhkan luasan rumah lebih besar.
“Karena ada warga yang jumlah anggota keluarganya banyak sehingga diharapkan bisa dikerjakan dari awal pembangunan hunian tetap,” kata Arie.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pembangunan pascabencana bukan pekerjaan mudah. Jokowi mengatakan terdapat sekitar 11 ribu hunian yang harus disiapkan di Palu.
“Target semua bisa dimulai awal Januari 2020. Kita harapkan pertengahan sampai akhir tahun 2020 bisa selesai semuanya,” ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika