REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendesak para pemimpin politik di Lebanon untuk membantu membentuk pemerintahan baru yang merespons tuntutan rakyat di sana. Hal itu disampaikan setelah Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya.

“Demonstrasi damai dan ekspresi persatuan nasional selama 13 hari terakhir telah mengirim pesan yang jelas. Rakyat Lebanon menginginkan pemerintahan yang efisien dan efektif, reformasi ekonomi, dan mengakhiri korupsi endemik,” kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan pada Selasa (29/10).

Hariri telah mengatakan akan mengajukan pengunduran dirinya pada Presiden Lebanon Michel Aoun. Menurutnya, memang diperlukan terobosan untuk menangani krisis di negara tersebut.

“Kita mencapai jalan buntu dan kita perlu gebrakan untuk berani melalui krisis,” ujar Hariri dalam pidatonya yang disiarkan televisi, dikutip laman Aljazirah.

"Saya menuju ke istana kepresidenan untuk mengajukan pengunduran diri pemerintah. Ini sebagai tanggapan atas keinginan dan permintaan ribuan rakyat Lebanon yang menuntut perubahan," kata Hariri menambahkan.

Pada Ahad lalu, puluhan ribu demonstran di Lebanon membentuk rantai manusia sepanjang 170 kilometer. Mereka berbaris dan saling berjabat tangan dari Kota Tripoli hingga Tyre. 

Dalam aksinya, massa memang tak menyuarakan tuntutan apa pun kepada Pemerintah Lebanon. Mereka hanya ingin menunjukkan persatuan nasional pada hari ke-11 demonstrasi di negara tersebut. 

"Gagasan di balik rantai manusia ini adalah untuk menunjukkan gambar Lebanon yang dari utara ke selatan menolak afiliasi sektarian. Tidak ada tuntutan politik hari ini. Kami hanya ingin mengirim pesan dengan berpegangan tangan di bawah bendera Lebanon," kata salah satu panitia penyelenggara Julie Tegho Bou Nassif, dikutip laman Al Araby. 

Dalam aksi yang diikuti pria, wanita, dan anak-anak itu, beberapa peserta membawa dan mengibar-ngibarkan bendera Lebanon. Banyak pula dari mereka yang menyanyikan lagu nasional. 

"Semua orang Lebanon bersama-sama pada hari ini dan Anda akan melihat bagaimana kita bersatu untuk tujuan ini. Kami ingin mereka semua (para pejabat pemerintah) mengundurkan diri dan mengakhiri korupsi di negara ini," ujar salah satu pengunjuk rasa.

Aksi demonstrasi di Lebanon telah berlangsung sejak 17 Oktober lalu. Puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan dan memprotes kenaikan pajak, termasuk rencana pengenaan biaya pada panggilan telepon melalui aplikasi WhatsApp.

Namun dalam aksinya, massa turut menyuarakan kritik atas buruknya kondisi perekonomian dan layanan publik di negara tersebut. Mereka juga menyoroti masifnya praktik korupsi di pemerintahan yang menyebabkan kondisi kehidupan masyarakat di sana semakin memburuk. 

Aksi demonstrasi telah menyebabkan empat menteri dari partai Lebanese Forces Party (LBF) mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua LBF Samir Geagea yang tergabung dalam jajaran kabinet pemerintahan Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri turut menanggalkan jabatannya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika