REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Kapolri Komjen Idham Azis, Rabu (30/10). Dalam kesempatan itu, Idham menyampaikan tujuh program prioritas yang akan dilakukan jika terpilih sebagai Kapolri. Program prioritas pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.
"Program ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan mendapatkan calon-calon anggota Polri yang unggul dan berkualitas, siap bekerja mewujudkan pembinaan karir yang objektif, serta meningkatkan kesejahteraan anggota polri," kata Idham dalam paparannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Program prioritas kedua yaitu pemantapan Harkamtibmas. Ia mengatakan program tersebut ada untuk menjawab permasalahan tentang belum optimalnya deteksi dini intelijen, masih terjadinya konflik sosial, unjuk rasa anarkis, kebakaran hutan (karhutla), radikalisme, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, dan pengamanan agenda pilkada serentak, dan PON ke-20 di Papua.
Program prioritas ketiga yaitu penguatan gakum yang profesional dan berkeadilan. Idham mengatakan program tersebut dimaksudkan untuk menjawab permasalahan terkait dengan masih terjadinya kejahatan yang meresahkan dan menjadi perhatian publik, dan keluhan dari masyarakat akibat kurang profesionalnya penyidik.
"Program ini diwujudkan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi penyidik sesuai dengan amanat perundang-perundangan dengan car mendorong dan memfasilitasi penyidik untuk menlanjutkan kesarjanaan pada universitas terakreditasi," ujarnya.
Program prioritas keempat yaitu pemantapan manajemen. Beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu pengelolaan media mainstream, dan pengelolaan media sosial.
Program prioritas kelima penguatan sinergi polisonal. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan diantaranya yaitu pemantapan kerjasama dan soliditas dengan TNI, pemantapan kerjasama dengan aparat penegak hukum lain, pemantapan kerjasama dengan pemerintah daerah.
Kemudian program prioritas keenam yaitu penataan kelembagaan. Ia membeberkan sejumlah hal yang akan dilakukan yaitu penguatan sistem dan organisasi, penataan regulasi, perubahan kultur. Terakhir progran prioritas ketujuh yaitu penguatan pengawasan.
"Dalam aspek pengawasan internal, polri telah membangun sistem pengaduan masyarakat secara online namun bersikap parsial dan belum terintegrasi," jelasnya.
Sedangkan, dalam aspek kerjasama pengawas eksternal polri memiliki dua nota kesepahaman yaitu dengan kompolnas dan ombudsman. Terakhir Idham menyampaikan lima komitmennya sebagai calon kapolri.
Pertama yaitu mengamankan program pembangunan nasional, kedua memantapkan soliditas internal dan sinergtas TNI Polri, ketiga yaitu mewujudkan insan bhayangkara yang bersih dan bebas KKN, keempat yaitu menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik, kelima yaitu menyiapkan suksesi pimpinan polri selanjutnya.