REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata punya keinginan untuk membiarkan demonstrasi berjalan tanpa penjagaan aparat keamanan. Keinginan presiden tersebut diungkapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko di istana, Rabu (30/10).

Moeldoko menanggapi pertanyaan wartawan tentang anggapan masyarakat bahwa pemerintah terkesan membatasi kebebasan berpendapat. "Tadi presiden mengatakan, coba sekali-sekali perlu (agar) polisi tidak perlu jaga itu demo. Ini maknanya apa? Presiden sangat peduli soal itu (kebebasan berpendapat)," jelas Moeldoko. 

Namun, makna dari 'tidak dijaga' ternyata bukan sepenuhnya tak ada aparat keamanan. Moeldoko menjelaskan, tanpa penjagaan bisa saja berarti tidak adanya kawat berduri, tetapi polisi tetap berjaga dari jauh. 

"Menjauh aja aparatnya, kita perlu coba itu. Begitu anarkis baru kita datang," kata Moeldoko. 

Pada prinsipnya, Moeldoko menyebut, ada niatan Presiden Jokowi agar pengamanan demonstrasi ke depan tidak seketat yang sudah-sudah. Moeldoko pun menanggapi positif keinginan Jokowi.

Menurutnya, ide untuk merenggangkan pengamanan demonstrasi perlu dilakukan. "Perlu kita coba, jangan kita pakai cara-cara lama. Makanya waktu di Bawaslu kemarin saya sudah meminta kepada polisi, jangan kontak langsung," kata Moeldoko. 

Kendati demikian, pihak istana belum menyampaikan keingiann Jokowi ini kepada pelaksana tugas (Plt) Kapolri Ari Dono. Pengurangan tingkat pengamanan pun, ujar Moeldoko, tetap harus didiskusikan dengan komandan lapangan. 

"Ya mungkin ada cara baru yang perlu dikembangkan," kata Moeldoko. 

Sebelumnya, Moeldoko juga menanggapi opini di masyarakat yang menilai pemerintahan Jokowi mengekang kebebasan berpendapat. Mantan Panglima TNI ini memandang, penyampaian pendapat tetap diizinkan sesuai jalurnya. Presiden pun, ujar Moeldoko tak pernah mengekang penyuaraan pendapat oleh semua pihak. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika