REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Facebook menyatakan siap membayar denda senilai 500 ribu poundsterling atau lebih dari Rp 9 miliar yang diajukan pemerintah Inggris, Rabu (30/10). Inggris menilai Facebook melanggar aturan perlindungan data yang berlaku.

Akibat kegagalan Facebook melindungi data penggunanya, perusahaan pemberi konsultasi politik Cambridge Analytica berhasil membobol jutaan data pribadi warga Inggris yang menggunakan Facebook. Kantor Komisioner Informasi Inggris (ICO) pada tahun lalu menjatuhkan denda ke Facebook setelah menyatakan data satu juta warga Inggris telah diakses oleh Cambridge Analytica dan disalahgunakan untuk kepentingan politik.

ICO pada Rabu menyampaikan Facebook bersedia membayar denda, tetapi pihak itu tidak akan mengaku bertanggung jawab. Cambridge Analytica merupakan perusahaan penyedia jasa konsultasi yang diduga mengambil data personal para pengguna media sosial untuk dianalisis demi kepentingan politik individu atau kelompok tertentu.

Perusahaan itu bermarkas di London, Inggris dan dibentuk pada 2013. Nama Cambridge Analytica sempat menjadi sorotan warga dunia setelah muncul dugaan perusahaan itu bertanggung jawab memberikan informasi keliru mengenai pemilihan umum di Amerika Serikat sehingga Presiden Donald Trump dapat terpilih sebagai presiden.

Dalam laman perusahaan, Cambridge Analytica pernah mengklaim telah membantu pemenangan salah satu kandidat presiden AS serta beberapa anggota kongres. Pemenangan itu dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan informasi pribadi 230 juta pemilih di AS yang menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selain AS, Cambridge Analytica juga beroperasi di Italia, Kolombia, Afrika Selatan, Kenya, dan Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika