REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar lebih tegas terhadap anak buahnya dalam jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia bahkan meminta Anies untuk tidak segan mencopot anak buahnya yang tidak becus menyusun anggaran kebutuhan masing-masing bidang.

"Lebih tegaslah Pak Gubernur, SKPD yang tidak mampu bekerja, copot saja," kata Prasetyo di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).

Prasetyo menyampaikan hal tersebut lantaran terdapat beberapa pengajuan anggaran dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang dirasa ganjil. Mulai dari pengajuan anggaran untuk influencer senilai Rp 5 miliar dan yang terbaru adalah anggaran yang diajukan Dinas Pendidikan untuk pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar serta pulpen Rp 123 miliar.

"Kayak masalah Aibon-lah, terus masalah influencer. Kalau SKPD-nya enggak mampu, ganti orangnya," tegas Prasetyo.

Ia pun turut menanggapi pernyataan Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati yang menyebut anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon terjadi karena adanya salah ketik dalam penginputan data.

"Namanya juga manusia, saat ketahuan bisa saja dia bilang salah tulis. Nah, seperti pulpen itu kan anggarannya besar sekali. Kalau sebesar itu saya juga enggak sependapat," ungkap dia.

Meski demikian, Prasetyo mengapresiasi kinerja DPRD DKI periode 2019-2024 yang ia nilai mampu memeriksa semua anggaran yang diajukan Pemprov DKI secara teliti dan rinci.

"Allhamdulilah saya apresiasi anggota DPRD yang baru ini, dia detail, semua dari komisi per komisi itu detail melihat (anggaran) itu," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika