Kamis 31 Oct 2019 13:45 WIB

Pemerintah akan Rilis Data Terbaru Lahan Baku Sawah

Kementerian ATR menyiapkan revisi surat keputusan (SK) perubahan luas lahan baku sawa

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya
Lahan persawahan
Foto: Anis Efizudin/Antara
Lahan persawahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil menyebut akan ada penambahan luas lahan baku sawah dari yang semula ditetapkan sebesar 7,1 juta hektare. Data total luas lahan baku sawah yang baru ini akan dirilis pada 1 Desember 2019.

Sofyan mengatakan, seiring adanya perubahan data, maka pihaknya akan merevisi Surat Ketetapan (SK) Menteri ATR/BPN Nomor 339 Tahun 2018. Dalam SK tersebut, luas lahan baku sawah ditetapkan sebesar 7,1 juta hektare. Angka itu dirilis pada 8 Oktober 2018 dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Baca Juga

Diketahui, total luasan yang dirilis BPS itu jauh lebih rendah dibanding luas baku sawah yang diklaim kementan sebesar 8,1 juta hektare maupun hasil Sensus Pertanian oleh BPS tahun 2013 sebesar 7,75 juta hektare.

"(SK) akan ada perbaikan. (Penambahan) seberapa besar tunggu saja. Sekarang baru diverifikasi 20 provinsi daerah penghasil beras terbesar nasional," kata Sofyan di kantornya, Kamis (31/10).

Sofyan mengatakan, dalam waktu satu bulan ke depan, tim ahli dari Kementerian ATR, Kementan, BPS, serta Badan Informasi Geospasial (BIG) fokus melakukan verifikasi lapangan terhadap data luas baku sawah yang diperoleh dari pencitraan satelit. Namun, ia enggan menjelaskan wilayah mana saja yang tengah diverifikasi.

Lebih lanjut, Sofyan menyebut, di tiap-tiap daerah bisa terjadi penurunan maupun kenaikan luas baku sawah. Namun, secara akumulasi ia menyatakan akan ada penambahan. Hal itu dikarenakan terdapat beberapa area pertanaman yang tidak terbaca oleh citra satelit dengan skala 1:5000.

"Citra satelit itu sudah cukup jelas. Cuma ada beberapa hal yang diintepretasi. Nah, keliru intepretasi dalam ilmu itu selalu ada. Makanya ini yang kita verifikasi di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, pada tahap awal, penyeragaman data akan difokuskan pada tanaman padi. Apabila memang sudah valid, pemerintah akan memperluas kebijakan ke komoditas pangan strategis lain seperti jagung dengan tetap melibatkan kementerian dan lembaga teknis bersankutan..

Suhariyanto pun menambahkan, potensi perubahan luas baku sawah tetap ada. Sebab, pada data luas sawah rilisan BPS pada tahun lalu dengan menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA), hanya mencakup 16 provinsi sentra produksi padi.

Sementara, data yang akan dirilis selanjutnyaakan mencakup seluruh provinsi. "Ini yang akan disempurnakan," ucapnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement