REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Bidang Pemerintahan, Gembong Warsono menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut munculnya beberapa anggaran aneh akibat adanya masalah dalam sistem e-budgeting.
Sistem elektronik APBD itu merupakan warisan dari Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saat memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur pada 2012 lalu.
Ketua Fraksi PDIP DKI itu mengatakan, Anies tidak perlu menyalahkan sistem yang sudah ada. "Jadi ketika ada masalah, jangan melempar (kesalahan) kepada sistem," kata Gembong saat dikonfirmasi, Kamis (31/10).
Menurut Gembong, pernyataan Anies itu tidak etis. Ia menilai, seharusnya orang nomor satu di DKI Jakarta itu menjaga transparansi penganggaran kepada masyarakat.
Gembong menuturkan, saat menemukan kejanggalan maupun kesalahan yang dilakukan oleh jajarannya, sebagai seorang pemimpin Anies mesti sudah paham dalam menghadapi persoalan.
"Ini kan sebenarnya soal pemahaman terhadap prosedur. Pertanyaannya adalah ketika menyampaikan seperti itu, ada dua sisi Pak Anies itu, sisi pertama melemparkan (kesalahan) ke orang lain, kedua jangan-jangan Pak Anies enggak paham terhadap persoalan itu," ujar Gembong.
Meski demikian, Gembong mengaku setuju dengan rencana sistem baru yang disampaikan Anies. Hanya saja dia menekankan, walaupun ada sistem baru tidak boleh menafikan sistem e-budgeting yang sudah ada.
"Kalau memang lebih baik, monggo. Tapi jangan menafikan sistem yang sudah ada. Kalau tujuan untuk perbaiki sistem yang ada, kami hormati. Karena zaman berubah, setiap saat ada perubahan teknologi lebih canggih, kita senang hati," jelas dia.
Ia pun berpesan, sistem yang nantinya akan dibuat tidak boleh menghilangkan sikap transparansi. Sebab, kata dia, masyarakat sangat membutuhkan transparansi dalam perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
"Kenapa harus transparan, karena proses ini dimulai dari bawah, dari Musrembang, setelah Musrembang dianggarkan bersama DPRD. Artinya, publik mengharapkan keterbukaan seluruh informasi pembangunan DKI secara terang benderang. Saya sampaikan, era berubah, era keterbukaan itu ditunggu-tunggu, didambakan publik," ucap Gembong.
Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, sistem e-budgeting milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sudah bagus. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih tetap harus memantau sistem tersebut.
Menurut Sekretaris Jenderal Seknas Fitra, Misbah Hasan, pernyataan Anies yang menyebut sistem e-budgeting masih lemah hanya sebagai alasan untuk mencari kambing hitam dalam banyaknya temuan anggaran yang janggal dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020.
"Menurut saya alasan saja (Anies menyebut sistem e-budgeting lemah) itu," kata Misbah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika