REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD asal DKI jakarta, Fahira Idris memuji sikap Gubernur Anies Baswedan saat memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah kota atas kejanggalan anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020. Anies dinilai meski memberikan teguran keras tetapi tetap santun kepada jajarannya.
“Jika Pak Anies mau cari panggung dan mau jadi pahlawan bisa saja dia konferensi pers sendiri, beberkan kejanggalan-kejanggalan anggaran sambil memaki anak buahnya (jajarannya). Tapi itu tidak beliau lakukan karena dia menganggap jajarannya rekan kerja yang harus dihormati," ujar Fahira kepada Republika.co.id, Kamis (31/10).
Oleh karena itu, Fahira meminta agar jajaran Pemprov membalas perlakuan tersebut dengan bekerja baik dan teliti. Dia juga meminta jajaran Pemprov bekerja ekstra dan sama sekali tidak boleh ada ruang keteledoran dalam penyusunan RAPBD. Hal itu dinilainya penting dan harus menjadi pegangan karena masih adanya kelemahan dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.
“Pak Anies ingin memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian dengan memarahi apalagi memaki-maki jajarannya. Makanya beliau memilih untuk mengoreksi anggaran itu secara internal kepada jajarannya sebelum ramai diributkan saat ini," tutur Fahira.
Menurut Fahira, kejadian anggaran janggal bahkan tidak masuk akal sudah beberapa kali terjadi pada periode gubernur sebelumnya.
"Misalnya soal pembelian lahan seluas 4,6 hektare oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI dengan anggaran sebesar Rp 648 miliar bersumber dari APBD DKI 2016 yang ternyata aset Pemprov sendiri," kata Fahira.
Selain itu, kasus pengadaan serta penggelembungan alat uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD DKI Jakarta 2014. Kedua kasus yang anggaran tersebut sudah masuk dalam APBD yang disahkan, sementara soal lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar viral saat ini masih dalam rancangan KUA-PPAS (cikal bakal APBD).
“Jika hal-hal seperti ini masih terjadi artinya memang sistem e-budgeting DKI harus diperbaharui agar lebih smart," kata Fahira.
Menurut Fahira, tidak perlu mengecek secara manual jika ada kegiatan pengadaan dan anggaran janggal. Jadi dalam e-budgeting ada sistem yang mampu mengecek otomatis, sehingga tidak ada lagi masalah anggaran aneh karena kesalahan input data. "Saya harap sistem e-budgeting DKI segera diperbaharui,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika