Jumat 01 Nov 2019 12:25 WIB

Idham Azis Dilantik, Tito Ingatkan Tugas Berat Kapolri

Polri harus melaksanakan tugas pokok keamanan.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Muhammad Hafil
Presiden Joko Widodo menyematkan bintang jabatan kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz saat pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Presiden Joko Widodo menyematkan bintang jabatan kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz saat pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan Kapolri baru Jenderal Pol Idham Azis terkait tugasnya yang tak gampang. Tito menjelaskan, masih banyak 'PR' yang harus diselesaikan oleh Idham nantinya. 

"Karena internal saja harus ngurusin 450 ribu orang. Eksternal ada 34 polda, 500 lebih polres, hampir 5.000 polsek yang tersebar di seluruh wilayah. Kemudian melaksanakan tugas pokok pemeliharaan kamtibnas, sambil juga pelayanan kepada publik," ujar Tito di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11).  

Selain itu, menurutnya, penegakan hukum di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Apalagi, kata dia, Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan demokrasi yang cenderung bebas. 

"Jadi permasalahan ideologis, politis, pilkada tahun depan 270 daerah itu akan banyak sekali. Lalu permasalahan kejahatan-kejahatan konvensional seperti perampokan, begal, kekayaan negara, illegal loging, illegal fishing, masalah lingkungan. Komplek sekali," jelasnya. 

Ia juga mengaku, selama menjabat sebagai kapolri dalam waktu tiga tahun terakhir mengemban tugas yang cukup berat. Lebih lanjut, sebagai menteri dalam negeri, ia juga akan menjalin kerja sama yang erat dengan kapolri. 

"Kan saya pembina untuk kepala daerah. Ya jadi nanti di situ kan kita mengenal adanya forkompimda. Dimana kepala daerah adalah pimpinannya. Kita harapkan nanti ada kekompakan di tiap-tiap daerah di antara forkompimda," kata dia. 

Selain itu, ia juga akan mendorong para kepala daerah untuk membangun sinergi yang lebih baik dengan kepolisian, TNI, Kajati, dan juga pengadilan tinggi. Menurutnya, jika forum komunikasi pimpinan daerah solid, maka daerah yang di bawahi akan terjaga keamanannya. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement