REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China bersikukuh untuk mempertahankan kebijakan "Satu Negara, Dua Sistem". China tidak akan menoleransi apa pun yang menolak inti dari kebijakan yang mengatur Hong Kong tersebut, kata pejabat senior parlemen China, Jumat.
Hong Kong menjadi bagian penting dalam diskusi panel Partai Komunis pada Kamis (31/10), kata Shen Chunyao, Ketua Komisi Hukum Dasar. Beijing juga akan membatasi aksi penyusupan oleh pasukan asing, menurut Shen.
Lebih lanjut, Shen mengungkapkan bahwa China akan memastikan kemakmuran dan stabilitas Hong Kong serta melindungi keamanan nasional dalam menghadapi kerusuhan di Hong Kong, menurut Partai Komunis pada Kamis, seusai pleno. Tidak ada langkah kebijakan baru dalam pertemuan partai.
Hong Kong diserahkan dari Inggris kepada China pada 1997 berdasarkan kebijakan "satu negara, dua sistem", yang menjamin kebebasan, yang tidak dapat dirasakan di China Daratan. Sejak pertengahan Juni, ribuan orang di Hong Kong turun ke jalan guna merespons anggapan campur tangan oleh China dengan kebebasan yang dijanjikan.