REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana memacu ekspor produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Rencana ini akan ditindaklanjuti pemerintah dengan menyiapkan ketentuan standar global dan branding yang kuat bagi UMKM.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Dody Edward menyampaikan, paradigma perdagangan internasional selalu mengacu pada kualitas dan branding produk dari suatu negara. Untuk itu pihaknya saat ini tengah melakukan pembinaan agar UMKM dapat mengetahui lebih jauh tren perdagangan global.
“Buyer itu pasti lihatnya kualitas, karena yang namanya produk itu mencerminkan image suatu negara. Makanya ini penting agar branding ini diperhatikan (UMKM),” kata Dody kepada Republika.co.id, di Kemendag, Jakarta, Jumat (1/11).
Dody juga mengatakan perlunya pendampingan dan bimbingan kepada sektor UMKM untuk mendongkrak ekspor. Untuk itu pihaknya menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi sektor UMKM, terutama terkait akses permodalan perbankan.
Berdasarkan survei Bank Indonesia, relaksasi Indeks Lending Standard (ILS) pada kuartal IV 2019 sebesar 11,8 persen atau lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal III sebesar 12 persen. Relaksasi salah satunya dirasakan oleh sektor UMKM.
Adapun aspek kebijakan penyaluran kredit menurut survei BI itu akan diperlonggar untuk plafon kredit, suku bunga, dan agunan. Menurut Dody, Kemendag akan berkoordinasi lebih jauh dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) terkait akses permodalan yang berorientasi ekspor ke UMKM agar mempertimbangkan peniadaan jaminan aset.
“Nah itu (peniadaan jaminan aset) nanti kita perlu duduk bersama-sama, mana ruang yang bisa dimanfaatkan dari LPPI,” kata dia.
Di sisi lain dia juga meminta agar proses sertifikasi yang terstandar internasional harus diperhatikan UMKM. Meski pihaknya mengakui bahwa cukup berat bagi UMKM mengurus sertifikasi tersebut apabila tak ada fasilitas dan kemudahan akses yang diberikan secara masif.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus menggenjot ekspor produk UMKM. Salah satu caranya adalah dengan menggandeng perusahaan besar. Pemerintah juga akan memfasilitasi menyewakan tempat penyewaan produk (warehouse) di luar negeri bagi pelaku UMKM.
“Produk UMKM bisa simpan barangnya di gudang negara tujuan (ekspor). Disewakan dengan murah,” kata Teten.
Terkait akses pembiayaan bagi UMKM, Teten bakal membangun sistem terintegrasi yang akan diisi oleh berbagai instansi dan lembaga guna mendorong perkembangan UMKM. Harapannya, kualitas produk UMKM akan semakin meningkat dan naik kelas.
Dalam hal ini dia mengaku telah merangkul semua pihak baik dari kalangan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga dan kementerian, dan pelaku usaha.
Mengacu catatan Kemenkop UKM, pada 2018 kontribusi ekspor produk UMKM terhadap ekspor nasional masih rendah yakni 15,8 persen atau sekitar 23 miliar dolar AS dari total ekspor nonmigas. Angka itu juga lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tengga seperti Vietnam sebesar 20 persen dan Thailand sebesar 29,5 persen.
Rendahnya kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekspor nasional salah satunya dipengaruhi rendahnya kucuran kredit yang ditujukan kepada sektor UMKM. Tercatat, dari Rp 5.300 triliun total kredit yang dikucurkan bank umum pada 2018, kurang dari 20 persen atau hanya sekitar Rp 1.000 triliun yang menyasar UMKM. Padahal dengan potensi sebanyak 58 juta unit pelaku UMKM pada 2018, sektor ini dinilai dapat menjadi penawar di tengah pertumbuhan ekonomi yang lesu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika