Sabtu 02 Nov 2019 01:22 WIB

Sukabumi Raih Penghargaan Soal Ecovillage dan Kampung Iklim

Warga dan pemerintahnya melakukan kolaborasi dalam penataan kondisi lingkungan

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Esthi Maharani
Karya dari limbah plastik
Foto: Republika/Edi Yusuf
Karya dari limbah plastik

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Sebanyak dua wilayah di Kota Sukabumi mendapatkan penghargaan lingkungan. Penghargaan ini diberikan dalam momen puncak peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKT) tahun 2019 yang dipusatkan di kawasan Wisata Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Kamis (31/10).

Kedua wilayah Kota Sukabumi yang mendapatkan penghargaan yakni RW 02 Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Baros yang meraih penghargaan Ecovillage dan Program Kampung Iklim Kategori Utama. Berikutnya, RW 08 Kelurahan/Kecamatan Baros yang meraih Program Kampung Iklim Kategori Utama.

Pada kesempatan itu hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, dan para bupati dan wali kota di Jawa Barat.

‘’Kedua wilayah ini warga dan pemerintahnya melakukan kolaborasi dalam penataan kondisi lingkungan,’’ ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, Jumat (1/11).

Fahmi menerangkan dalam hal Ecovillage terang Fahmi, pemerintah mendorong desa/kampung berbudaya lingkungan dan inovasi dalam pengelolaan sampah. Di mana masyarakatnya mampu mengelola lingkungannya sesuai dengan kaidah keberlanjutan meliputi konservasi, pemanfaatan dan pemulihan lingkungan.

Ecovillge sebagai bentuk interaksi manusia terhadap lingkungan untuk mencapai kehidupan berkelanjutan dan lestari. Selain itu kata Fahmi, warga sudah mengantisipasi akan perubahan iklim dengan baik. Misalnya warga memanfaatkan lahan pekarangan di rumah dengan sayuran atau tanaman obat-obatan.

Selain itu pembuatan lubang biopori minimal satu rumah satu lubang biopori untuk menyerap air. Ke depan Fahmi mendorong daerah lainnya di Sukabumi untuk memperhatikan kondisi lingkungannya masing-masing.

Penataan lingkungan juga ungkap Fahmi harus berbasis penguranhan risiko bencana. Dalam artian rumah warga dibangun di kawasan yang terbebas dari potensi bencana.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement