REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang minyak di Suriah menimbulkan banyak pertanyaan. Karena sebelumnya ia selalu mengatakan akan menarik pasukan AS dari negara itu.

Klaim AS berhak untuk melindungi dan mempertahankan minyak Suriah dikecam banyak pihak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan klaim tersebut sangat jauh dari gagasan yang dideklarasikan Washington selama ini.

Profesor hukum pertahanan nasional dari University of Texas Stephen Vladeck mengatakan tidak ada dasar hukum yang membuat pemerintahan Trump dapat mengklaim minyak di Suriah. Selain isu hukum, para pakar juga mengatakan misi tersebut dapat menimbulkan bahaya.

"Itu tong mesiu yang sensitif dari misi ini," kata deputi direktur Center for a New American Security Loren DeJonge Schulman, Jumat (1/11).

Schulman pejabat tinggi Pentagon dan Gedung Putih selama pemerintahan Barack Obama mengatakan pasukan AS dikirim dengan otoritas hukum yang paling mudah berubah.

"Komandan tertinggi mereka mungkin berubah pikiran seperti yang pernah terjadi beberapa kali di masa lalu," kata Schulman.

Sebagian besar perang AS di Timur Tengah dicurigai untuk merebut minyak negara-negara itu. Trump juga mengatakan ia ingin perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di timur Suriah untuk memperbaiki produksi minyak. Menurut para pakar hal itu problematik.

"Sumber daya yang kecil, resiko konflik dan rintangan hukum dalam berinvestasi karena sanksi AS membuat perusahaan-perusahaan minyak AS tidak mungkin dapat untung dari investasi mereka di sektor minyak Suriah," kata direktur pusat kebijakan energi Columbia University Jason Bordoff.

Ikuti Whatsapp Channel Republika