REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengkritisi wacana BPJS Kesehatan yang akan menyebar 3.264 Kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menagih ke rumah-rumah peserta BPJS Kesehatan mandiri yang menunggak.
Ia memahami bahwa maksud dari BPJS Kesehatan tersebut adalah hal yang baik, tetapi ia berharap wacana tersebut harus diimbangi dengan sosialisasi.
"Saya kira kita perlu komunikasi yang lebih manusiawi yang lebih persuasif kepada masyarakat, dan jangan bikin risau masyarakat," kata Mufidayati ditemui di Jakarta, Sabtu (2/4).
Ia menambahkan jika ingin ada pihak yang datang ke rumah, ia menyarankan sebaiknya BPJS kesehatan melibatkan aparat pemerintah setempat. Pelibatan aparat pemerintah perlu dilakukan agar tidak menimbulkan ketakutan oleh masyarakat. Apalagi kenaikan iuran BPJS kesehatan saja sudah cukup membuat masyarakat cemas.
"Terus datang lagi diisukan datang kader-kader JKN yang ingin menagih, orang kan bahasa 'ditagih' itu kaya bahasa yang gimana buat masyarakat," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar. Menurut Indra pemda setempat perlu menjemput bola untuk mendata siapa saja peserta mandiri yang tidak mampu membayar untuk kemudian didaftarkan ke peserta penerima bantuan iuran (PBI).
Sebelumnya ,BPJS kesehatan tengah mengupayakan pembayaran iuran dari peserta mandiri yang masih menunggak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengerahkan kader JKN datang ke rumah-rumah untuk menagih peserta yang iurannya menunggak.
"Kader JKN berfungsi mengingatkan, bisa juga menerima pendaftaran peserta. Kalau ada keluhan silakan disampaikan nanti dieskalasi atau bisa ditindaklanjuti," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (2/4).
Ia mengungkapkan nantinya akan ada 3.264 kader JKN yang disiapkan. Namun, ia pun membantah jika kader JKN disamakan dengan debt collector.
"Kan data ada, sebulan dua bulan kan namanya mungkin lupa, orang lupa kan nggak dihukum ya, ditelepon, (diberi tahu) belum bayar. Kalau belum bayar lagi, minggu depan telepon lagi, kan begitu, ketika udah mentok, baru kader datang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika