Senin 04 Nov 2019 07:50 WIB

ASEAN Soroti Repatriasi Pengungsi Rohingya

Sekjen PBB mendesak Myanmar menjamin kepulangan etnis Rohingya.

Red: Budi Raharjo
Barang dan pakaian milik pengungsi yang tersisa di Kamp Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, (20/9/2017).
Foto: Cathal McNaughton/Reuters
Barang dan pakaian milik pengungsi yang tersisa di Kamp Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, (20/9/2017).

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK – Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-35 Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) di Bangkok, Thailand, kembali berlanjut pada Ahad (3/11). Sejak Sabtu (2/11), para pimpinan ASEAN, termasuk Presiden Joko Widodo (PBB) dan utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terus menyoroti isu etnis Rohingya yang terusir dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

"Rata-rata para pemimpin ASEAN mendorong agar kemajuan dapat terus terjadi. Repatriasi (pengungsi Rohingya) yang sukarela, aman, bermartabat dapat segera dilaksanakan dan ASEAN menyatakan kembali kesiapannya untuk membantu," kata Retno dalam keterangan pers yang diunggah Sekretariat Presiden, kemarin.

Baca Juga

Dalam konteks ini, ASEAN telah sepakat untuk membentuk gugus tugas ad hoc yang akan memantau pelaksanaan rekomendasi dari Preliminary Need Assessment (PNA) Team. "Maret sudah ada rekomendasi dari PNA, kemudian Oktober kemarin sudah bertemu technical working group dan menghasilkan beberapa prioritas yang akan ditindaklanjuti untuk membantu persiapan repatriasi," kata Retno.

Menurut dia, ASEAN memang perlu memiliki satuan tugas yang dapat memantau secara penuh implementasi rekomendasi PNA. Oleh karena itu, para pemimpin ASEAN sudah menyepakati pendirian ad hoc task force. "Bapak Presiden (Joko Widodo) sudah menyatakan siap memberikan kontribusi agar ad hoc task force dapat segera berdiri," ujarnya.